Dari sisi Presiden SBY, yang perlu dilakukan adalah memanggil mantan Menteri Keuangan/mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani.
Dari Sri Mulyani, presiden bisa meminta penjelasan serta pertanggungjawaban atas keputusan KSSK dan tindakan LPS menggelembungkan dana talangan.
Sudah barang tentu, Presiden juga harus panggil pimpinan LPS karena sesuai UU LPS pasal 2 LPS bertanggung jawab ke Presiden.
Kepada LPS misalnya, Sri Mulyani sebagai ketua KSSK bisa mempertanyakan legalitas apa yang digunakan sehingga manajemen LPS berani mencairkan dan menyerahkan dana talangan sampai Rp 6,7 triliun itu?
Apakah dengan persetujuan dan sepengetahuan presiden, atau inisiatif LPS sendiri.
Boediono, sebagai anggota KSSK, pun bisa mengajukan pertanyaan serupa kepada LPS.
Persoalan penting lain yang juga perlu diperjelas Boediono adalah mekanisme pengeluaran uang kas ratusan miliar hingga triliunan rupiah dari gudang BI.
Tidakkah menjadi hak mutlak Gubernur BI untuk mendapatkan laporan mengenai pengeluaran uang kas sebanyak itu dari gudang BI?
Karena tindakan LPS berdasarkan mandat dari KSSK, maka Sri Mulyani sebagai ketua dan Boediono sebagai anggota KSSK, harus bertemu untuk mencari sebab musabab ekses pencairan dan penyerahan dana talangan Bank Century.
Benar bahwa KPK bisa melaksanakan sebagian pekerjaan itu.
Tetapi, SBY, Boediono dan Sri Mulyani harus menunjukan itikad baik, dengan cara mengambil prakarsa untuk membuat persoalannya terang benderang dari aspek kewenangan masing-masing.
Terpenting, semua hasil penelusuran itu dibuka kepada publik.
Kalau tidak ada itikad baik dari SBY, Boediono dan Sri Mulyani, rakyat akan berkesimpulan bahwa ada yang disembunyikan dibalik ekses penggelembungan dana talangan Bank Century.
Risikonya, lima tahun pemerintahan SBY-Boediono akan dikenang sebagai rezim dengan manajemen pemerintahan paling bobrok karena gagal mempertanggung jawabkan gelembung dana talangan Bank Century.
