Obat Tradisional Ilegal Banjiri Pasar, DPR Minta BPOM Merespon Cepat

Wednesday 5 Jul 2023, 7 : 07 pm
Anggota DPR, Rahmat Handoyo

JAKARTA-Kalangan DPR menyoroti fenomena banjir obat tradisional ilegal yang saat ini ditenggarai membanjiri pasaran.

Diketahui, obat yang beredar tanpa ijin edar itu disebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi organ tubuh, terutama ginjal dan hati.

“Masyarakat harus diedukasi bagaimana cara memilih jamu yang sehat, bagaimana memilih bahan makanan yang sehat, bagaimana bisa membedakan obat yang legal dan tidak legal,” kata kata Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo Rabu (5/7/2023).

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh, khususnya ginjal dan hati.

Handoyo menilai, langkah BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal yang berbahaya bagi organ tubuh tersebut sudah tepat.

Lebih jauh Rahmad mendesak BPOM sebagai pihak pengawas memang harus sesering mungkin merilis daftar obat tradisional ilegal serta mengingatkan masyarakat akan bahaya obat tersebut.

“BPOM memang harus memberi peringatan kepada masyarakat tentang obat – obat tradisional yang ilegal kepada masyarakat dengan cara menyampaikan rilis daftar obat ilegal secara periodik,” jelasnya.

Handoyo menambahkan, perlu juga disadari bahwa tidak jarang pula produk makanan atau minuman seperti jamu, kosmetik yang ilegal tersebut mencantumkan lebel BPOM, termasuk ijin edarnya dalam kemasan.

Namun setelah dicek, ternyata palsu.

“Artinya, izin BPOM tersebut palsu, namun masyarakat banyak yang tidak mengerti. Karena melihat ada ijin BPOM merasa itu aman padahal itu palsu. Produk palsu yang berbahaya seperti ini banyak beredar di masyarakat,” katanya.

Untuk melindungi masyarakat dari obat palsu tersebut, menurut Handoyo harus ada sosialisasi yang massif.

“Kita harus waspada dan edukasi adalah kata kuncinya,” papar dia.

Selanjutnya, kata Handoyo, pemerintah pusat dan daerah yang membidangi hal ini termasuk pemerintah paling bawah tingkat desa, kelurahan, RT dan RW perlu dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

DPR: Sirkulasi dan Ekosistem Pasar Tradisional Indonesia Tetap Berjalan

JAKARTA-Komisi VI DPR RI terus mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan

OJK Gelar Pasar Rakyat Syariah di Tujuh Kota

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Pasar Rakyat Syariah di