PB HMI Tolak Rencana Pemerintah Menaikan Iuran BPJS

JAKARTA-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menolak keras rencana pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lantaran menyengsarakan masyarakat kecil.

“Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS merupakan ancaman serius yang dihadapi oleh rakyat kecil, oleh karena itu, kami siap berhadapan dengan negara jika pemerintah ngotot menggolkan rencana kebijakan yang menyengsarakan rakyat dengan menaikan iuran BPJS,” ujar Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI Abubakar, Selasa (5/11).

Rencana kenaikan BPJS secara serentak oleh pemerintah mulai 2020 pada golongan kelas I, II, dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Baca :  Tugas Berat Mentan ke Depan, Kinerja 2015-2019 Sudah di Atas Plafon

“Rencana produk kebijakan pemerintah dalam konteks menaikan iuran BPJS seolah-olah menghantui masyarakat kecil negara tidak boleh menjadi hantu bagi masyarakat” ujar kader HMI asal Cabang Makasar ini.

Tidak hanya itu, PB HMI mengajak seluruh elemen gerakan, khusus rekan-rekan HMI cabang Se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan sama-sama menolak rencana pemerintah yang menaikan iuran BPJS.

“Meminta seluruh elemen gerakan dan kawan-kakan HMI cabang Se-Indonesia untuk sama-sama menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikan iuran BPJS karena menyiksa rakyat kecil” ujar Abu.

PB HMI berencana melakukan aksi demontrasi besar-besaran jika pemerintah ngotot menggolkan kebijakan yang dinilai menyengnsarakan bagi rakyat.