JAKARTA-Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 220 Miliar untuk Bantuan Uang Muka (BUM) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan ini sebagai pertanda, negara negara bertanggung jawab menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat .
“Kemudahan yang akan diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memperoleh rumah adalah memberikan bantuan uang muka sebesar Rp 4 Juta khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/10).
Ditambahkannya, peraturan mengenai BUM bagi MBR ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk meningkatkan aksesibilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi.
Menurutnya, MBR yang berhak menerima BUM harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Bantuan uang muka diberikan kepada MBR yang sudah lolos verifikasi dan diperuntukan bagi MBR yang telah memiliki surat penegasan persetujuan perkreditan KPR bersubsidi”, terang Maurin.
Dia berharap, BUM tidak serta merta menjadi tugas pemerintah pusat saja.
“Masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama stakeholder bidang perumahan. Oleh karena itu, partisipasi dan dukungan yang kuat dari pelaku pembangunan perumahan bersubsidi seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank dan pemerintah daerah dapat membantu menyukseskan program bantuan uang muka bagi MBR untuk mendukung program sejuta rumah”, tegas Maurin.
Lebih jauh lagi, Maurin mengatakan agar program BUM dapat berjalan mulus dan mampu mencapai target, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi hingga target satu juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah bisa tercapai.
