JAKARTA-Harga jagung belakangan ini mengalami kenaikan yang berimbas pada peternak unggas.
Hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi peternak jika diikuti daya beli masyarakat yang menurun.
Mengutip data BKP Kementerian Pertanian harga jagung terus mengalami kenaikan.
Pada Januari 2021 harga jagung dengan kadar air 15% tercatat Rp 4.470 per kg.
Harga jagung terus naik selama lima bulan terakhir hingga menyentuh sekitar Rp 6.200 per kg pada Mei 2021.
Kondisi ini diungkapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi dalam Webinar KOPITU, 1 Juli 2021.
Selain Suwandi, Webinar tersebut juga dihadiri oleh Makmun Junaidin yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo, Waketum KOPITU Bidang Pengembangan Pertanian dan Peternakan Prof. Moh. Winugroho.
Hadir pula Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal dan Ketua Pinsar Petelur Nasional Kendal H. Suwardi dan Direktur Utama PT. Sarottama Dharma Kalpariksa Nunik Sri Martini.
“Rata-rata harga jagung nasional dengan kadar air 15 persen pada Maret 2021 sebesar Rp 4.002 dan April Rp. 4.333 perkilogram dan harga terendah di Bulukumba Rp 3.200. Harga jagung di petani intinya masih aman, yang naik ada di hilirnya”, ungkap Suwadi.
Lebih lanjut Suwandi menyatakan upaya yang dalam meningkatkan hasil panen menstabilkan harga jagung yakni dengan mengoptimalkan aspek hilir yakni penanganan pasca panen, yakni alat panen, dryer (pengering) dan silo.
Penyiapan aspek hilir ini tentunya tidak hanya dilakukan Kementan, namun juga dari petani jagung sendiri dan industri pakan dan peternak mandiri dengan membangun pola kemitraan.
Selain itu yang harus dibenahi adalah sistem logistiknya karena sentra-sentra produksi tidak bersinergi dengan sentra industri pakan ternak.
“Sentra industri pakannya ada di sini, sementara yang panen kebanyakan di NTB, Sulawesi Tenggara dan di luar Jawa lainnya,” terangnya.
Sedangkan Yoyok Pitono menuturkan, kemitraan yang dimaksud tidak hanya antara dua pihak saja seperti antara petani dan peternak.
Kemitraan yang diharapkan bisa tercipta adalah dengan melibatkan pihak offtaker, produsen pakan ternak dan kementerian lain.
“Hal ini penting karena dalam ekosistem, kestabilan harga di hulu maupun di hilir ditentukan oleh arus rantai pasok. Jika bisa berjalan dengan stabil, maka tidak akan ada ketimpangan harga. Kalau sampai terjadi, efeknya akan segera meluas ke pedagang ayam dan kuliner hingga ke naiknya harga kebutuhan sehari-hari”, ungkap Yoyok.
Sementara itu, Nunik Sri Murtini menuturkan, kebutuhan jagung masih didominasi untuk pakan ternak, lalu makan dan minuman.
“Nah, kami berkonsentrasi untuk pemenuhan pakan. Saat ini, yang kami utamakan adalah pemenuhan untuk para peternak lokal mandiri,” terangnya.
Terlebih, saat ini Indonesia tidak lagi mengimpor benih jagung.
Penangkaran benih sudah dilakukan di Indonesia, disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia, meskipun brand-nya masih menggunakan brand asing.
Hal ini seharusnya menjadi patokan pemerintah bahwa perlu ada peninjauan ulang terhadap rantai pasok pertanian ke peternakan untuk menghindari ketidakstabilan harga seperti yang tengah terjadi saat ini”.
Sedangkan Suwardi berharap pemerintah dapat lebih tegas dan lebih konkret dalam menangani kasus semacam ini.
“Kami peternak berharap Pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan stok jagung dengan pendirian Lumbung Jagung di daerah sentra jagung maupun sentra peternakan unggas. Selain itu, perlu ada pengadaan stok cadangan jagung agar bisa dilakukan operasi pasar ketika harga jagung melonjak tinggi. Kemudian didukung dengan meneruskan program bantuan transportasi distribusi jagung yang sekarang sedang berlangsung agar dapat menjadi program berkelanjutan,” ungkapnya.
