Pilgub Jatim Terancam Krisis Anggaran

SURABAYA-Krisis keuangan membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur. Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur belum menerima anggaran pilgub yang telah ditetapkan bersama oleh pemprov, DPRD Provinsi Jawa Timur, KPU dan  Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketidakpastian anggaran pilgub ini juga dikhawatirkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andre Dewanto, karena hingga saat ini, gubernur belum menandatangani  Nota Perjanjain Hibah Daerah (NPHD) baik dengan KPU maupun Bawaslu. “Kami (KPU,red) belum menandatangani NPHD dengan gubernur, Bawaslu juga belum. Kalau sudah tandatangan berarti sudah ada kepastian anggaran,” ungkap Andre di Surabaya, Kamis (7/3).
Meski demikian, proses pilgub tetap berjalan dengan menggunakan dana  rutin KPU termasuk KPU kabupaten/kota yang diperoleh dari APBN.  Menurut Andre, langkah ini terpaksa mereka ambil agar tahapan pilgub berjalan sesuai jadwal.  KPU baik provinsi maupun Kabupaten/kota tetap melakukan proses rekruitment PPS dan PPK. ” Kita tetap melakukan proses rekruitment PPK dan PPS menggunakan dana operasional dari APBN baik KPU provinsi  maupun kabupaten/kota. Setelah dana pilgub cair, akan kita kembalikan,” papar Andre.
Dia mengatakan, kemampuan anggaran yang dimiliki KPU daerah hanya terbatas untuk proses rekruitment PPK dan PPS. Sehingga, apabila hingga akhir Maret, dana masih ditahan pemprov, maka akan mempengaruhi tahapan pilgub,termasuk jadwal pemungutan suara yang sudah ditetapkan 29 Agustus 2013 mendatang.