SURABAYA-Krisis keuangan membayang-bayangi pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur. Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur belum menerima anggaran pilgub yang telah ditetapkan bersama oleh pemprov, DPRD Provinsi Jawa Timur, KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketidakpastian anggaran pilgub ini juga dikhawatirkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Andre Dewanto, karena hingga saat ini, gubernur belum menandatangani Nota Perjanjain Hibah Daerah (NPHD) baik dengan KPU maupun Bawaslu. “Kami (KPU,red) belum menandatangani NPHD dengan gubernur, Bawaslu juga belum. Kalau sudah tandatangan berarti sudah ada kepastian anggaran,” ungkap Andre di Surabaya, Kamis (7/3).
Meski demikian, proses pilgub tetap berjalan dengan menggunakan dana rutin KPU termasuk KPU kabupaten/kota yang diperoleh dari APBN. Menurut Andre, langkah ini terpaksa mereka ambil agar tahapan pilgub berjalan sesuai jadwal. KPU baik provinsi maupun Kabupaten/kota tetap melakukan proses rekruitment PPS dan PPK. ” Kita tetap melakukan proses rekruitment PPK dan PPS menggunakan dana operasional dari APBN baik KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah dana pilgub cair, akan kita kembalikan,” papar Andre.
Dia mengatakan, kemampuan anggaran yang dimiliki KPU daerah hanya terbatas untuk proses rekruitment PPK dan PPS. Sehingga, apabila hingga akhir Maret, dana masih ditahan pemprov, maka akan mempengaruhi tahapan pilgub,termasuk jadwal pemungutan suara yang sudah ditetapkan 29 Agustus 2013 mendatang.
Padahal kata Andre, anggaran itu penting karena memiliki fungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemilu. Lambannya pencairan dana pilgub Jawa Timur diduga karena anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemprov untuk KPU kurang dari kebutuhan.
Padahal tingkatan sama dan sama-sama sebagai penyelenggara. Rupanya hal tersebut tidak cukup diukur oleh pemprov pada saat penentuan anggaran. Seinggga kemudian disadari setelahnya, ternyata kurang. Kemudian KPU minta agar disamakan dengan prinsip equel dan legal. karena ada penyamaannya kemudian pencairan tertunda. “Semula Rp 576 miliar, setelah dicek ternyata ada perbedaan besaran honorarium penyelenggaran antara KPU dan Bawaslu hingga kebawah. Sehingga untuk KPU, perlu tambahan Rp 10 miliar, sehingga total anggarannya mencapai Rp 586 miliar lebih,” tandasnya.
Andre sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan kepastian pencairannya. Mereka berharap pemprov segera mengeksekusi karena tahapan pilgub terus berjalan. Ia mengaku untuk rekruitment PPK dan PPS yang sudah dimulai 25 Februari lalu bisa ditalangi oleh KPU sendiri. Tetapi jika hingga akhir maret tidak ada kejelasan, maka proses pilgub Jawa Timur masuk kedalam masa-masa sulit. Untuk saat ini, fokus KPU hanya pada rekruitment petugas.
