Dia menjelaskan, sebagian besar lahan untuk pembangunan Bendungan Kuningan itu merupakan lahan milik Perum Perhutani, yang memiliki kebijakan jika mau memanfaatkan 200 hektar lahan tersebut harus mengganti 200 hektar kawasan hamparan di tempat lain dan di Jawa.
“Bisa dibayangkan kalau kebijakan itu diteruskan pasti tidak ada pembangunan infrastruktur. Maka dalam pemerintahan ini diubah, tidak mengganti tetapi pinjam pakai sehingga bisa kita lakukan pembangunan ini tahun 2015,” terang Basuki.
Saat ini, lanjut Menteri PUPR, progres pembangunan Bendungan Kuningan sudah mencapai hampir 80 persen dan direncanakan bisa diselesaikan Desember 2018 ini dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp500 miliar.
“Mudah-mudahan, sekali lagi ini menjadi waduk yang dibangun oleh pemerintah Jokowi-JK dan diselesaikan pada pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Basuki.
