LABUAN BAJO-Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bupati Manggarai Barat (Mabar) menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang ada di wilayah Mabar. Hal ini penting agar tidak menghambat investasi di Labuan Bajo.
Presiden mengatakan masih banyak tanah sengketa di Manggarai Barat sehingga perlu diselesaikan oleh Kepala Daerah lantaran menjadi perhatian bagi investor yang ingin menanamkan modal.
“Ini mungkin untuk Pak Gubernur, Pak Bupati mengenai masih banyaknya tanah sengketa yang ada di sini. Ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini. Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/1).
Turut hadir dalam Rapat Terbatas kali ini di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Letjen (TNI) Doni Monardo, Kepala BASARNAS Laksdya Bagus Puruhito, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula.
Mengenai kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, Presiden minta semua teregistrasi.
“Jangan sampai di sini hanya membuang sampahnya, menikmati, dan membuang sampahnya, tetapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah pemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk,” tambah Presiden.
Terkait sampah baik yang di darat maupun di laut, Presiden minta untuk dibuat acara gerakan nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk pembersihan sampah di dalam laut, di karang.
Presiden mengaku mendapatkan keluhan dari orang-orang yang datang ke sini untuk diving soal kebersihan tersebut.
“Meskipun belum banyak tetapi harus mulai kita bersihkan sebelum menjadi sebuah jumlah yang sangat banyak. Juga di darat saya harapkan nanti di Kementerian PU, LHK juga menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah baik berupa incenerator maupun dengan sistem yang lainnya, tapi ini juga harus segera diselesaikan,” tambah Presiden.
Soal air baku, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tambahan untuk air baku karena ini juga menjadi salah satu keluhan dari para pemilik-pemilik hotel yang ada di Labuan Bajo.
“Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan promosi. Saya kira target kita akhir tahun 2020, apabila semuanya sudah rapi, sudah tertata, promosi secara besar-besaran saya minta segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyampaikan agar disiapkan organisasi baik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu dalam hal memberikan keamanan para wisatawan.
“Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR-nya, ada BNPB-nya rasa aman, rasa nyaman itu akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan kita dalam mengatasi hal-hal seperti,” pungkas Presiden.
