Tingkatkan SDM Manggarai Barat, Pemerintah Bangun Poltekpar Negeri di Labuan Bajo

LABUAN BAJO – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat NTT segera membangun Politeknik Pariwisata Negeri, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Manggarai Barat agar mampu membangun daerahnya sendiri.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi   menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Polteknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM, terutama untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata Labuan Bajo Flores sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Manggarai Barat.

“Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata saat ini adalah sekitar 5.000 orang dan dari angka tersebut, kurang dari 20%  berasal Manggarai Barat dan sisanya 80% berasal dari wilayah lain, rata-rata pekerja tersebut merupakan lulusan dari dari SMK” jelas Edi Endi, sapaan karibnya, Rabu (17/4/2024).

Karena itu, untuk mempercepat realisasi pembangunan Poltekpar Negeri di  Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, Bupati Edi Endi bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi.

Pembahasan pembangunan Politeknik Pariwisata Negeri dilakukan dalam casual meeting, Senin (15/04/2024) lalu di Hotel Green Prundi, Labuan Bajo, yang  dihadiri oleh Plt Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh, Bupati Edi Endi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Manggarai Barat, Yohanes Hani,  Pengelola Green Prundi, Pater Marsel Agot, dan Pegiat Pariwisata lainnya di Labuan Bajo Flores.

Pemkab Manggarai Barat sedang menyiapkan  beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan Poltekpar Negeri di Labuan Bajo.

Dibutuhkan lahan seluas 20 ha untuk pembangunan Poltekpar Negeri, yang saat ini telah ada dua lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan tersebut, yaitu di Nggorang dan Lancang.

Dan lahan tersebut sudah masuk dalam peta indikatif yang sudah ditandatangani dengan luas lahan 650 ha, dimana dari luas lahan tersebut, 450 ha akan diberikan ke masyarakat, dan 200 ha menjadi milik pemerintah.

Sementara itu alternatif kedua adalah di lokasi lahan HPL Mberata dan Kenari seluas 3.600 ha. HPL ini juga memiliki sertifikat lengkap tahun 1997.

“Pemkab Manggarai Barat berkomitmen bahwa lahan tersebut akan segera dilegalisasi melalui tanda tangan Menteri, kami akan luncurkan Poltekpar secara resmi walaupun belum dibangun bangunan fisiknya, sebagai bagian dari komitmen pembangunan Poltekpar Negeri di Manggarai Barat dan akan menyediakan beberapa Gedung untuk kelas jauh” lanjutnya.

Senada, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh juga mengatakan,  Poltekpar nantinya dapat melahirkan SDM pariwisata yang unggul sehingga mampu menopang Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

“Dengan adanya rencana pembangunan Poltekpar Negeri ini,  kedepannya tentu akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM di Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Selain itu juga harapannya, kita dapat merancang agar ada kelas atau pembelajaran lebih dulu kepada para mahasiswa sebelum Poltekpar ini dibangun di atas lahan yang sudah ditentukan sebagai persiapan,” pungkas Frans.