JAKARTA-Forum Diaspora Manggarai Barat (Mabar) Jakarta meminta pemerintah membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dengan PT Flobamor.
Hal itu disampaikan Forum Diaspora Mabar saat menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPR terkait karut-marut pengelolaan TNK, terutama terkait rencana pemerintah provinsi menaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK), khususnya tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Perwakilan Forum Diaspora diterima oleh anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2022.
Menurut Ketua Forum Diaspora Mabar, Ambrossya Amsy Djehamad, pihaknya menyerahkan 11 tuntutan ke Komisi IV DPR RI berdasarkan hasil diskusi internal Forum Diaspora Mabar yang diselenggarakan 12 Agustus 2022 dengan tema, ‘Konservasi vs Komersialisasi TNK, What Next?.
Salah satunya meminta DPR untuk membatalkan PKS antara BTNK dengan PT Flobamor.
“Kami menilai kerjasama tersebut tidak berdasar dan catat hukum,” ujar Amsy Djehamad.
Menurut dia, penetapan biaya masuk harus berdasarkan payung hukum yang jelas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Untuk saat ini, tarif masuk TN Komodo tetap mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2014.
“Paket yang ditawarkan PT Flobamor hanya bersifat opsional,” katanya.
Pada kesempatan itu, Amsy Djehamad menyampaikan apresiasinya atas keberpihakan Ansy Lema yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Barat terkait karut-marutnpengelolaan TNK.
“Hari ini kami menyerahkan hasil aspirasi kami kepada anggota DPR. Kami meminta DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif masuk TNK yang sangat tinggi serta monopoli paket masuk TNK,” ujar dia.
Sementara itu, Evodius Gonsomer, Wakil Ketua Forum Diaspora Mabar Jakarta, yang juga Ketua ASITA Manggarai Raya, mengatakan pihaknya dengan tegas menolak monopoli bisnis pariwisata di TN Komodo oleh pihak-pihak tertentu. Bisnis pariwisata, kata dia, harus bersifat terbuka dan berkeadilan
“Kami melihat kontroversi keterlibatan PT Flobamor dalam pengelolaan TNK dan keinginan memberlakukan biaya masuk Rp3,75 juta sebagai gejala awal menguatnya motif bisnis dan komersialisasi berlebihan dalam pengelolaan TNK,” ujar Evodius yang biasa dipanggil Fodi.
Fodi menegaskan, jika tendensi ini dibiarkan maka kebijakan terkait TNK akan terutama digerakan oleh kepentingan bisnis dan berpotensi serius mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas dan upaya konservasi yang sungguh.
“Kami mendesak pemerintah KLHK dan Pemda Provinsi NTT untuk lebih mengedepankan kepentingan publik luas dalam kebijakannya,” ungkap Fodi.
Adapun Ansy Lema menyampaikan terimakasih kepada warga Diaspora Mabar atas kepedulian mereka.
“Adalah tugas Anggota DPR untuk menerima Aspirasi Masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat Diaspora Manggarai Barat di Jakarta,” ujarnya.
“Posisi saya jelas terkait masalah ini. Saya berbicara mewakili masyarakat NTT,” imbuh Ansy Lema.***
