Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan presiden yang dicalonkan PDI Perjuangan.
Puan menyebut, tak pernah ada larangan bagi Pesantren selama Jokowi memimpin Indonesia.
“Presiden Jokowi itu presiden yang dicalonkan PDI Perjuangan, dulu. Sampai sekarang pesantren nggak ditutup kan? Orang shalawatan tetap kan? tidak dilarang,” tukasnya.
“Insyaallah kalau nanti PDI Perjuangan kembali bisa punya presiden dan wakil presiden, pengajian dan Pesantren ya tetap diperbolehkan,” imbuh Puan.
Puan juga menyatakan, PDI Perjuangan terus mendukung kemajuan Pesantren dan kesejahteraan ulama maupun para santri.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan mengawal dan menyetujui dana abadi Pesantren di tahun 2019. Itu saat Ketua DPR-nya saya. Saya ikut tandatangan, saya minta Fraksi PDI Perjuangan mengawal dana pesantren itu untuk mendidik dan bermanfaat bagi anak-anak pesantren,” papar Puan.
“Jadi nggak benar kalau dana abadi itu hanya milik satu calon presiden,” tambah cucu Bung Karno tersebut.
Puan berharap, para tokoh dan pimpinan tetap memberikan teladan kepada rakyat untuk terus menjaga persaudaraan meski dinamika politik memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Masyarakat juga diajak untuk tidak gampang percaya terhadap informasi yang menyesatkan.
“Jangan percaya hoax. Pemilu itu hanya 5 tahun sekali. Jangan terpecah belah, jangan sebar hoax,” imbau Puan.
“Jelang pemilu ini harus adem, ayem, damai. Tunjukan pilihannya, untuk cari pemimpin yang amanah, peduli dengan umatnya. Pemimpin yang merangkul seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Puan juga mengingatkan, pesta demokrasi ditujukan untuk mencari pemimpin terbaik yang dapat membawa Indonesia lebih maju.
Oleh karenanya dibutuhkan gotong royong untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Dengan bergotongroyong mari kita menangkan rakyat di Pemilu 2024,” tutup Puan.
