JAKARTA-Penerapan redenominasi atau penyerhanaan mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol diperkirakan baru akan terlaksana pada 2017. Sampai saat ini, redenominasi masih berada pada tahap konsultasi publik. “Kalau ada yang mengatakan redenominasi akan diterapkan di 2014, itu bohong. Karena, sosialisasi saja memakan waktu dua sampai tiga tahun,” kata Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral BI, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa (7/5).
Bahkan, kata Iskandar, Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi baru diajukan ke DPR dan belum masuk pada tahap pembahasan. Dengan demikian, bisa dipastikan redenominasi tidak akan terlaksana pada tahun depan seperti rumor yang berkembang. “Redenominasi yang dikatakan mulai berlaku pada 2014, saya tegaskan di sini, itu rumor,” imbuh dia.
Iskandar mengatakan, RUU Redenominasi memang menjadi salah satu RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Namun, RUU Redenominasi berada pada antrian nomor urut ke-68 untuk dibahas DPR. “Diperkirakan RUU Redenominasi masih lama mendapatkan persetujuan DPR,” kata Iskandar yang juga sebagai Ketua Tim Konsultasi Publik Redenominasi Rupiah BI itu.
Dia menyatakan, ide untuk memberlakukan redenominasi terhadap rupiah memang sudah sejak lama bergulir. “Ide redenominasi sudah lama, sepuluh tahun lalu sudah kami rumuskan. Perjalanannya masih panjang,” ujar Iskandar.
Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, pemberlakuan redenominasi akan bisa terealisasi apabila prasyaratnya sudah terpenuhi dan mitigasi risiko bisa diantisipasi secara baik. Dia mencontohkan, kegagalan redenominasi di Rusia, Argentina, Brazil dan Zimbabwe, lebih disebabkan oleh tidak tepatnya waktu pemberlakuan. “Seharusnya redenominasi dilakukan di saat tren fundamental ekonomi sebuah negara tengah membaik,” ucap dia.
