Lebih jauh disebutkan, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.
“Kalau rencana total Anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, maka dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp 252,5 triliun,” jelas Said.
Dari sisi APBN, kata Said, hingga tahun depan, alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen atau hampir mencapai 20 persen, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Sejauh ini saya juga mencermati belum ada realisasi kongkrit kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang undang,” ujar Said Abdullah.
Dia meneruskan, “Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan.”
“Selain itu, skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,” lanjut Said.
Karena itu, Said Abdullah khawatir, minat pihak swasta berinvestasi di IKN rendah. Bila ini terjadi maka APBN akan menjadi sumber pendanaan utama.
