Kelima, bauran kebijakan fiskal dan moneter, terutama skema burden sharing pada tahun depan perlu di kembangkan kerjasamanya antara pemerintah dan BI.
“BI juga harus lebih antisipastif dalam kebijakan currency, dan devisa, sebab pertumbuhan PDB kita yang signifikan seolah tiada arti bila tergerus oleh selisih kurs yang tajam depresiasinya,” terang politisi senior PDI Perjuangan ini.
Per Desember 2010, kurs transaksi BI masih pada level rata-rata Rp 9.000/USD, kini Juli 2020 pada kisaran Rp 14.600/ USD.
Keenam, skema partisipasi pembiayaan, khususnya yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) harus mulai melibatkan seluas-luasnya rakyat.
Hal ini secara perlahan mengurangi proporsi kepemilikan asing untuk mengurangi resiko ekonomi dan politik.
Jepang jelas Said rasio utangnya terhadap PDB mencapai 230%. Namun surat utang Jepang dijual ke rakyatnya sendiri lebih dari 70%.
“Saya kira, Kementrian Keuangan dan BI sebaiknya lebih agresif mendorong pembelian SBN kita dominan dimiliki rakyat sendiri. Literasi dan kemudahan pembelian SBN perlu difasilitasi,” pungkasnya
