JAKARTA-Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak kepemimpinan baik ditingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional.
Sejarah telah membentuk kewaskitaannya dalam menentukan pemimpin disemua tingkatan pemerintahan.
Karena itu, PDI Perjuangan tidak mau terjebak dalam framing penipuan yang dibuat para penjual jasa kemasan pembentuk citra publik dalam menentukan Capres 2024.
“Sangat banyak aspek yang beliau pertimbangkan dalam menentukan calon pemimpin. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa beliau pegang semisal, pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebhinekaan kita sebagai fondasi berfikir dan bertindaknya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah di Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Said, sebagai sosok yang ditempa oleh sejarah penting kebangsaan, Ketua Umum melihat aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan.
Dan aspek lainnya yang juga penting rekam jejak integritas dan kapabilitasnya selama ini.
Sebab, calon pemimpin tidak berdiri diruang kosong.
Karenanya, rekam jejaknya amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat.
Sebab dalam demokrasi seperti yang dijalani saat ini, citra dan pesona mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik.
“Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari,” tegasnya.
Bagi PDI Perjuangan jelasnya, kepemimpinan otentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjangnya sebagai bagian pergulatan bangsa ini.
“Dan sepak terangnya diakui oleh rakyat,” imbuhnya.
Menurutnya, PDI Perjuangan sebagaimana mandat Kongres V, memutuskan untuk mengembalikan jalan politik pembangunan jangka panjang agar ditetapkan oleh dua kamar parlemen, yang artinya ditetapkan oleh MPR.
Hal ini untuk memastikan pemerintahan lima tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang kita.
Langkah ini untuk memastikan keberlangsungan pembangunan agar berkesinambungan diantara periode pemerintahan lima tahunan.
Pilihan ini sekaligus memudahkan mengevaluasi terhadap jalannya pembangunan lima tahunan yang dijalankan oleh pemerintahan terpilih.
“Atas pertimbangan pertimbangan strategis seperti ini, Ibu Ketua Umum berhati hati memilih calon presiden,” tegasnya.
