JAKARTA – Meskipun situasi politik di tanah air nampak tegang menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 akhir-akhir, masyarakat diyakini memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Mereka akan siap menerima, kelak siapapun yang akan memenangkan Pilpres 9 Juli mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menanggapi kecemasan sejumlah pihak atas kemungkinan munculnya gangguan stabilitas paska Pilpres mengingat kuatnya dukungan di antara masing-masing Capres yang berlaga dalam Pilpres kali ini, yaitu pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla.
“Kita semua optimistis kedewasaan berdemokrasi baik para elit, media, dan masyarakat semakin baik untuk siap menang dan siap kalah dalam Pilpres kali ini sebagaimana pada Pilpres langsung 2004 dan 2009,” kata Firmanzah di Jakarta, Senin (23/6).
Menurutnya, stabilitas politik pasca Pilpres menjadi syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan lima-tahunan.
Karena itu, dukungan dari segenap elemen masyarakat bagi siapapun yang terpilih sebagai Presiden sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Firmanzah lantas menunjukkan contoh, bagaimana keberhasilan mengelola demokrasi sangat menentukan capaian pembangunan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir melewati sejumlah krisis ekonomi dunia, memulihkan dampak krisis ekonomi 1998, rehabilitasi bencana alam yang terjadi dan menguatkan ekonomi domesti.
“Selama Pilpres 2004 dan 2009, kita semua berhasil menjaga stabilitas politik tetap kondusif di saat dan setelah Pilpres. Kita semua optimistis, keberhasilan Pilpres 2004 dan 2009 akan dapat kita tingkatkan pada Pilpres 2014,” ujar Firmanzah.
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Ekonomi dan Perdagangan itu, mewujudkan situasi kampanye yang teduh, damai dan aman merupakan tanggung jawab semua pihak.
Ia juga berharap media massa dapat mengambil peran strategis untuk menciptakan persaingan politik yang baik.
Selain itu, lanjut Firmanzah, langkah-langkah untuk menjaga netralitas PNS, TNI, Polri, lembaga penegak hukum, dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu perlu terus ditingkatkan.
“Hal ini penting tidak hanya bagi suksesnya pesta demokrasi kita tetapi juga bagi keberhasilan pembagunan jangka menengah ke-III (2015-2019),” tutur Firmanzah.
