Jika semua itu bisa dilakukan di masa mendatang, maka netralitas politik pemerintah akan lebih terjaga.
Kedua, sudah menjadi rahasia umum, bahwa apa yang terjadi pada PartaiDemokrat, adalah konflik internal yang bermuara dari pelanggaran Undang-undang Partai Politik yang dilakukan oleh pengurus pada pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Mereka itu selain merubah seenaknya AD/ART partai yang bertentangan dengan UU Parpol, juga bertentangan dengan konstitusi negara.
Nah apa yang kami lakukan dengan menyelenggarakan KLB, adalah reaksi dari itu semua.
Sayangnya para pihak yang berwenang memutus perkara ini tidak terlalu tanggap dan jeli.
Ketiga, saya sangat menyayangkan adanya pernyataan Menko Polhukam beberapa waktu lalu yang seolah mengintimidasi hakim MA, dengan mengatakan mereka mabok kalau sampai memenangkan PK Moeldoko.
Bagi saya ini tindakan yang selain kurang arif dan bijaksana, juga menyalahi prinsip etika pejabat pemerintah yang benar.
Ini tidak adil, mengingat trias politica jelas memisahkan kewenangan antara eksekutif dan yudikatif.
Apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam itu bagi saya sudah masuk ke ranah intervensi.
Meski demikian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya harus berani secara gentle menyatakan: terimakasih untuk para hakim MA yang telah memutuskan pengajuan PK kami, meskipun dengan keputusan menolak.
Tidak masalah, karena dalam pertarungan politik keputusan kalah ataupun menang sesungguhnya bukanlah tujuan, melainkan benar ataupun salahnya.
