JAKARTA – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mulai angkat suara soal dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi dengan meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.
Kritik PP Muhammadiyah terhadap praktik politik nepotisme Presiden Jokowi ini disampaikan lewat lelucon Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis 2 November 2023.
“Saya sempat bercanda, ada orang yang dapat jabatan dengan menumpahkan darah. Ada yang dapat jabatan dengan berdarah-daerah, ada yang dapat jabatan dengan hanya modal hubungan darah,” kata Abdul Mu’ti.
PP Muhammadiyah sendiri sangat menentang praktik nepotisme dan sistem dinasti dalam menempatkan seseorang duduk dalalam jabatan tertentu. PP Muhammadiyah mendorong sistem meritokrasi.
“Meritokrasi sebenarnya meniscayakan siapa pun yang tidak ada hubungan darah, kalau dia berprestasi, dia berintegritas, seharusnya dia memiliki peran dalam kehidupan kebangsaan dan peran dalam memajukan bangsa dan negara,” ujarnya.
Dia meneruskan, “Jadi muhammadiyah prinsipnya mendorong meritokrasi memperkuat demokrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik.”
Banyak pihak mengkritik dan antipati dengan Jokowi setelah dia merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Lebih bahaya lagi karena Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan Gibran dengan membegal Mahkamah Konstitusi (MK) lewat iparnya yang juga Ketua MK, Anwar Usman. Putusan MK membuka jalan bagi Gibran maju sebagai Cawapres lewat perubahan aturan UU Pemilu. ***
