BALI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan gas LPJ 3 KG.
Bahkan meminta pemerintah lebih dulu menekan dan mencegah terjadinya penimbunan dan pengoplosan yang makin banyak terjadi.
“Kita minta jangan naikkan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg sampai situasi ekonomi membaik. Solusinya, lakukan 3 hal, yakni Pertama-Tertibkan penggunaan pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan UMKM. Kedua, pemilik mobil mewah harus menggunakan pertamax dan Ketiga-tertibkan pengoplos Gas 3 Kg,” kata Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta kepada suarainvestor.com usai rapat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali dengan Eselon I Kementerian BUMN dan Direksi PT.Pertamina, PT.PGN, PT.PLN, PT.Avisiasi Pariwisata Indonesia dan PT Angkasa Pura 1 di Bali, Senin (18/4/2022).
Menurut Parta-sapaan akrabnya, Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state), karena itu negara tidak bisa melepaskan diri dari faktor subsidi.
“Artinya memang harus ada hal-hal tertentu yang diberikan subsidi, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang negara harus hadir dalam bentuk subsidi,” ujarnya.
Apalagi, kata Legislator dari Dapil Bali ini, pada saat ini pandemi covid-19 mulai melandai, namun situasi ekonomi belum banyak mengalami kemajuan terutama di kalangan akar rumput.
“Situasi belum pulih, jangan bebani masyarakat,” ujarnya
Diakui Parta, memang ada kenaikan harga minyak dan gas dunia yang menyebabkan beban subsidi meningkat.
Namun hal itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan tunggal guna memutuskan rencana menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg.
“Sebab jika hal itu dipaksakan tentu akan berdampak luas kepada masyarakat kelas bawah,” terangnya lagi.
Adapun dampak negatif yang timbul, sambung Parta, daya beli masyarakat makin menurun.
Karena lebih dari 40% persen kelompok berpenghasilan dan pengeluaran terbawah akan terdampak luas, artinya mereka tidak lagi memiliki kemampuan daya beli.
Selain itu, tentu tidak bisa dihindari lagi bahwa kenaikan BBM Pertalite dan Gas LPG 3 Kg bisa menaikan angka kemiskinan semakin tinggi.
Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah bekerja disektor informal.
“Pelaku UMKM dalam berproduksi menggunakan Gas LPJ 3 kg akan terdampak sangat dalam terlebih persoalan minyak goreng belum tuntas,” paparnya.
Makanya, lanjut Parta, jika UMKM ditimpa lagi dengan kenaikan Petralite dan gas LPJ 3 Kg dikhawatirkan pelaku UMKM tidak akan kuat menangung biaya produksi.
“Jangan sampai UMKM ini mengalami kebangkrutan lagi, Sehingga akan banyak terjadi pengangguran,” pungkasnya. ***
