JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak fair dan sedang bermain politik dengan pola “politik belah bambu”, dalam kasus KTP-el.
Bahkan lembaga antirasuah ini menjadi alat kekuatan lain dan diduga punya agenda terselubung, menjadikan Ganjar Pranowo sebagai target dalam apa yang disebut “politisasi hukum”.
Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkap lembaganya kemungkinan akan mengusut sejumlah politikus dalam kasus Dugaan Korupsi Pengadaan KTP-el.
Namun anehnya, Karyoto hanya dengan menyebut nama Yasona Laoly (YL) dan Ganjar Pranowo (GP) dari sejumlah politikus yang sudah diperiksa.
“Apakah penyebutan nama GP, karena GP saat ini populer disebut menjadi Capres terkuat 2024 nanti, apakah KPK karena independensinya itu ia bebas menjadikan KPK sebagai alat politik pihak lain dalam rivalitas menuju 2024,” ujar Petrus dengan nada tanya.
Menurut Petrus, sikap KPK yang menyebut nama Ganjar Pranowo dan Yasona Laoly, memberi kesan KPK tidak fair.
Bahkan, lembaga superbody ini sedang bermain politik dengan pola “politik belah bambu”.
Celakanya lagi, KPK menjadi alat kekuatan lain dan diduga punya agenda terselubung dengan menjadikan GP sebagai target dalam apa yang disebut “politisasi hukum” dengan pola “politik belah bambu”.
Apalagi, dalam konteks hari-hari ini GP disebut-sebut memiliki elektabilitas tertinggi dari sekian banyak nama Capres 2024 versi rakyat.
“Kalau saja KPK beralasan bahwa KPK berkepentingan dengan persoalan kepemimpinan nasional ke depan, dari sosok yang bersih dan bebas KKN, maka KPK sebaiknya segera membangun sebuah sistem yang secara khusus meneliti rekam jejak bakal calon atau calon pemimpin nasional yang namanya digadang-gadang jadi Capres atau Cawapres,” tegasnya.
“Karena KPK memiliki kewenangan untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi melalaui pembenahan sistem manajemen administrasi yang berpotensi menimbulkan KKN pada setiap Institusi Negara, untuk melahirkan sosok pemimpin yang memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik dan hasilnya disodorkan kepada Publik dan Partai Politik,” pungkasnya.
