JAKARTA-Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) buatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga kini terus menjadi sorotan publik.
Pemantiknya, hasil Sirekap yang kacau balau alias tidak akurat.
Bahkan sejak awal proses rekapitulasi suara berlangsung, Sirekap terus menuai banyak masalah.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan penggunaan Sirekap dikualifikasi sebagai suatu “konspirasi tingkat tinggi” untuk melakukan kejahatan politik lewat Pemilu 2024, dengan daya rusak yang tinggi.
Pola ini tidak hanya merusak sistem Demokrasi tetapi juga melecehkankedaulatan rakyat.
Bahkan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Pemilu, sebagai sarana kedaulatan rakyat menurut UUD 1945.
“Jika saja kemudian ternyata Sirekap ini bisa dimodifikasi dengan kemampuan teknologi untuk memanipulasi hasil suara pemilih yang masuk ke KPU, sebagaimana dikatakan oleh pengamat Telematika dan Multimedia KMRT Roy Suryo, bahwa Sirekap telah mengunci suara Paslon 01, 02 dan 03 dalam posisi timpang seperti saat ini, maka seberapapun jumlah suara yang masuk, tidak akan berubah, baik untuk menambah suara maupun untuk mengurangi suara,” ujar Petrus yang juga Advokat Pergerakan Nusantara (Perekat) ini.
Petrus menilai, Sirekap KUP menjadi alat “kejahatan politik tingkat tinggi”.
Padahal taruhannya sangat berat yaitu ‘kedaulatan rakyat dan Negara’.
“Rakyat dan Negara dibuat tak berdaya bahkan kedigdayaan rakyat dan negara dikudeta, bergeser dan disubstitusikan menjadi Kedaulatan “Dinasti Politik” dan “Nepotisme”,” ujarnya.
Karena itu, untuk mendudukan fungsi Sirekap KPU ini secara proporsional sesuai dengan tujuan UU ITE dan tujuan Pengadaannya, yaitu untuk memcerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat dan membantu memperlancar Penghitungan Suara Hasil Pemilu, maka pada Hari ini, Senin 18 Maret 2024, TPDI dan Perekat Nusantara menyelenggarakan Diskusi Publik dengan Tema, “SIREKAP dan KEJAHATAN PEMILU 2024, sebuah KONSPIRASI POLITIK”.
