JAKARTA-Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2022 mendatang semakin meningkatkan atmosfir antusias dari berbagai pihak, khususnya bagi UMKM perempuan yang ada di Indonesia.
Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri telah beberapa kali menekankan titik berat G20 tahun ini yang mengharapkan dapat meningkatkan inklusi ekonomi khususnya bagi UMKM perempuan.
Hal ini kembali diperkuat dengan pernyataan serupa yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga serta jajaran Working Group lain.
Sebelumnya, pada side event KTT G20 yang membahas UMKM dan bisnis milik perempuan, Presiden Joko Widodo meminta G20 harus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah langkah.
Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan.
Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif telah mencapai 81 persen dan ditargetkan mencapai 90 persen di tahun 2024, jelas Jokowi dikutip dari keterangan tertulis.
Sedangkan melalui Webinar KOPITU (16/12), isu tersebut kembali diangkat dengan agenda yang khusus membahas UMKM dan Perempuan.
Webinar tersebut dihadiri oleh Sudaryomo Hartosudharmo yang merupakan Duta Besar LBBP RI untuk Brasil periode 2010-2015, Indra Gunawan selaku Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Pembangunan Keluarga, Muhsin Syihab selaku Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Antarlembaga.
Hadir juga Bonifasius Wahyu Pudjianto selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Duta Besar LBBP RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Ketua Umum KOPITU Yoyok Pitoyo.
“Peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa merupakan keniscayaan. Bagi Indonesia, UMKM adalah sendi utama perekonomian. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional. Dan lebih dari setengahnya merupakan perempuan. Di sini kita bisa lihat signifikansi berdasarkan gender yang bisa menjadi kunci bagi peningkatan Inklusivitas ekonomi sebagaimana diharapkan dalam G20 nanti”, tutur Indra.
Sebagaimana diketahui, 64 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan.
UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi.
“Di samping itu, kita juga percaya bahwa perempuan memiliki kelebihan dalam mengatur arus keuangan dan lebih berhati-hati. Oleh karena itu melihat sebagian besar usaha yang berskala besar dimiliki oleh kaum pria sedangkan usaha yang di level mikro dan kecil dominan dimiliki perempuan, ini menjadi salah satu tolak ukur utama kami dalam menentukan langkah ke depan”, tambahnya.
Sedangkan Bonifasius menuturkan bahwa pengembangan literasi digital akan berusaha diperkuat di level mikro dan kecil.
“Harapanya ke depan, teknologi sudah tidak akan menjadi hal yang asing bagi para pelaku usaha di level mikro dan kecil, supaya mereka juga dapat merambah pasar digital secara lebih meluas”, ungkapnya.
“Kami sebagai Komite UMKM tentunya sangat berharap bahwa dengan hadirnya KTT G20 di Indonesia tahun depan akan benar-benar dapat menimbulkan perubahan melalui aksi nyata khususnya bagi UMKM perempuan. Kami siap berpartisipasi dan mendorong adanya perubahan yang lebih baik, seperti inklusi ekonomi meningkat, adanya Policy Paper yang pro UMKM Perempuan, termasuk dengan terberdayakanya perempuan pelaku usaha akan literasi digital, Salam KOPITU”, tutur Yoyok.
Yoyok berharap agar para pemangku kepentingan dapat berperan serta aktif dalam menyambut G20 ini walaupun berada di Sherpa Track, Working Group dan Engagement Group.
Menurutnya, topik empoworing UMKM Perempuan merupakan suatu hal yang perlu secara khusus dibahasi dalam rangkaian G20 nanti, baik dalam Sherpa Track, Working Group maupun Engagement Group.
