Wapres Minta K/L Prioritaskan Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA-Krisis ekonomi global belakangan ini menimbulkan  gejolak di pasar keuangan global yang juga berdampak ke Indonesia. Walhasil, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melambat dari semula 6,4% menjadi sekitar 6%. Untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ini, Wakil Presiden (Wapres) Boediono kembali menginstruksikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mengutamakan berbagai kegiatan yang dapat memperluas dan menciptakan kesempatan kerja.  “Ini juga termasuk pada peningkatan ketrampilan dan kualitasnya,” tutur Wapres seperti dilansir www.wapresri.go.id di Jakarta, Kamis (19/9).

Menurut Wapres, penciptaan lapangan kerja  harus menjadi prioritas kabinet. Dan faktor terbesar penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sekarang melambat, penciptaan lapangan kerja baru agak kendor. “Untuk mengatasinya, kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pelan itu ke sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja. MIsalnya, padat karya,” tegas Wapres.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Sebab pasar tenaga kerja saat masih belum ideal. “Apa yang diperlukan tidak klop dengan ketersediaan tenaga. Ada mismatch antara permintaan dan pasokan,” tutur Wapres.

Sebab mismatch ini,  kata Wapres terjadi karena kualitas informasi yang kurang baik maupun kurangnya pelatihan dan bimbingan pada tenaga kerja. “Saya minta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, menyusun program yang tajam agar masalah ini teratasi,” kata Wapres.

Dalam upaya ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan perumusan bersama pejabat eselon satu berbagai Kementerian dan Lembaga untuk menajamkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing di KL.  Upaya penajaman itu sudah mengerucut pada lima program utama  sebagai pilar, yakni perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan, peningkatan ketrampilan dan kapasitas pekerja,  pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kewirausahaan, peningkatan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur berbasis komunitas) dan  program darurat ketenagakerjaan. “Program-program itu mari kita perbaiki bermuara pada kesesuaian antara permintaan dan pasokan tenaga kerja,” tutur Wapres.

Penajaman itu harus jelas merumuskan target yang terukur serta lokasi yang persis. “Di mana program ini akan dijalankan harus jelas agar dapat kita evaluasi,” tegas Wapres.

Sebagai ujung tombak untuk mengendalikan penajaman ini, Wapres menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Tim pengendali itu juga akan mengikutsertakan TNP2K.

Baca :  Pemerintah Harus Dukung Start-up Lokal Agar Tercipta Lapangan Kerja