JAKARTA-Perundingan perdagangan global mulai digelar mulai Selasa (15/12) hingga Jumat (18/12) di Nairobi, Kenya.
Pertemuan tingkat menteri di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ini untuk pertama kalinya diikuti negara yang hancur oleh perang, Afghanistan, dan negara yang nelangsa oleh Ebola, Liberia.
Konfrensi ini ditentang oleh sejumlah aktifis, termasuk aliansi Gerak Lawan Indonesia.
Penolakan ini tertuang dalam 5 poin tentang posisi untuk menentang rejim perdagangan bebas ini.
Adapun kelima point penolakan itu. Pertama, WTO telah gagal.
Sejak 20 tahun WTO berdiri, lembaga ini telah gagal memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya.
“WTO adalah salah satu lembaga yang membuka pasar impor pangan kita sejak 1995, disusul Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1997,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).
Menurutnya, lembaga ini sudah gagal dan tidak memiliki capaian signifikan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mewujudkan skema perdagangan berkeadilan.
“Yang ada malah rakyat, petani, makin miskin,” katanya.
Kedua, Perundingan WTO Tidak Demokratis.
Negosiasi yang tidak demokratis terlihat dari praktik yang kerap terjadi di ruang tertutup dan hanya melibatkan negara tertentu.
Dalam perundingan WTO di Kenya Desember ini, Negara maju mendorong agar tidak ada lagi perundingan Agenda Pembangunan Doha, khususnya terkait pertanian.
Hal ini karena mereka tidak mau mengurangi subsidi pertaniannya.
Disisi lain,negara berkembang dipaksa untuk mengurangi subsidi dan membuka akses pasar.
Desakan negara berkembang agar melanjutkan Agenda Pembangunan Doha terus mendapatkan hambatan dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Bahkan negara maju meminta trade off (tukar guling)dengan “Isu Singapura” yang menguntungkan mereka.
“Terjadinya tukarguling kepentingan akan menghasilkan keputusan WTO yang terus merugikan serta melukai kepentingan negara berkembang, khususnya dalam upaya melindungi petani kecil dan mewujudkan kedaulatan pangan”, jelas Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice.
