Tokoh Indonesia Timur Sampaikan Petisi Bubarkan FPI

435
ilustrasi okezone.com

JAKARTA-Perwakilan Masyarakat Adat, Tokoh Agama dan Sesepuh Masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam Forum Aspirasi Indonesia Untuk Kebangsaan (FAI-uK) berencana menemui Kapolri dan jajarannya untuk menyampaikan petisi kepada Pemerintah Cq. Polri pada Senin (23/1). Selain desakan menindak tegas secara hukum Rizieq Shihab, petisi ini berisikan dukungan kepada Polri agar tidak ragu-ragu membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, aski kelompok puritan sudah mengarah kepada ancaman untuk mengganti ideologi negara dengan piagam Jakarta. “Saat ini laporan polisinya sudah lebih dari 10 telah disampaikan kepada Polri dan sedang dalam proses hukum,” ujar Juru Bicara Aspirasi Indnesia (AI), Petrus Salestinus di Jakarta, Sabtu (22/1).

Selain menindak tegas secara hukum oknum-oknum FPI yang selama ini dengan leluasa melakukan aksi anarkis dan melanggar hukum, FAI-uK  juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan ormas FPI karena selama 10 tahun pemerintahan SBY ormas FPI ini dininabobokan. Bahkan kelompok intoleran ini diberi ruang untuk aksi-aksi-aksi radikal yang bersifat suku, ras dan agama (SARA), intoleran dan tindak pidana lainnya. “Aksi mereka  ini sudah mengarah kepada ancaman untuk mengganti ideologi negara. Jadi, ini sangat berbahaya sekali,” tuturya.

Adapun Perwakilan para diaspora yang akan menyampaikan petisi ini antara lain dari Papua, Kalimantan (suku Dayak), Manado, Sunda Banten, NTT, Tanah Toraja-Sulsel, Lampung, Sumatera Utara, Etinis Tionghoa Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Kepulauan Kei dan Nias.

Sikap FAI-uK ini jelas Petrus merupakan bagian dari keinginan kolektif untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan demokrasi.

FAI-uK tidak saja akan menjadi mitra Pemerintah dalam penegakan hukum dan demokrasi terlebih-lebih secara khusus meminta agar pemerintah segera membubarkan FPI. “FPI harus dinyatakan sebagai ormas terlarang,” tegasnya.

Untuk itu FAI-uK akan terus membantu mensosialisasikan sikap pemerintah membubarkan FPI dan menindak tegas oknum-oknumnya sebagai tindakan yang berdasarkan hukum melalui jaringan yang dimiliki. “Namun FAI-uK akan tetap bersikap kritis dan korektif terhadap pemerintah dalam mengawal tugas pemerintah menjaga NKRI sebagai rumah bersama dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa milik kita semua,” imbuhnya.

FAI-uK menangkap signyal bahwa kondisi kebhinekaan Indonesia berada dalam upaya disintegrasi. Adapun target akhirnya yakni mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi ideologi agama sebagaimana dimaksud dalam Piagam Jakarta. “FAI-uK mengkonstatir adanya gerakan penolakan dengan tuntutan agar FPI dibubarkan bahkan dinyatakan sebagai ormas terlarang disertai dengan tuntutan agar pimpinannya dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” terangnya.