KPK Warning Kepala Daerah Doyan Uang Panas Proyek Infrastruktur

Sunday 17 Mar 2024, 7 : 10 pm
by
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi

JAKARTA-Banyaknya jalan rusak di Kabupaten Ciamis, bisa jadi pertanda akan maraknya dugaan korupsi proyek infrastruktur di daerah rersebut.

Termasuk ruas jalan Cikuman-Ciherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang rusak parah, sempat viral di media sosial (medsos).

Lantaran kesal jalan itu tak mendapat perhatian Pemkab Ciamis, warga menanam pohon pisang di jalan yang berlubang besar.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut Bupati dan Wakil Bupati Ciamis lama yakni Herdiat Sunarya dan Yana D Putra, harus bertanggung jawab.

“Sungguh tega para kepala daerah membiarkan jalanan berlubang dalam waktu lama, bikin warganya sengsara. Para kepala daerah itu dipilih dan digaji untuk melayani rakyat,” kata Uchok, Jakarta, Minggu (17/3/2024).

Kejadian ini, kata Uchok, memperkuat dugaan banyaknya proyek pembangunan jalan atau infrastruktur di daerah yang bermasalah.

Konotasinya negatif, proyek infrastruktur di Ciamis bermasalah karena dugaan kuatnya korupsi.

Tersiar informasi, para kontraktor infrastruktur di Ciamis harus siapkan upeti 17-20 persen dari nilai proyek, jatah bupati dan wakil bupati Ciamis.

Kalau tidak, jangan berharap lha kebagian proyek.

Besarnya upeti itu, berdampak kepada kualitas pengerjaannya.

Misalnya, proyek pembangunan jalan karena praktik upeti, maka ketebalan atau volume aspalnya berkurang.

Sehingga, umur jalan lebih cepat rusak.

“Kemarin, Wakil Ketua KPK Alex Marwata sebut fee proyek pemerintah berkisar 5 sampai 15 persen. Saya kira, KPK perlu turun ke Ciamis. Periksa pejabat yang terkait proyek-proyek infrastruktur di Ciamis. Kok banyak sekali jalanan rusak, tak segera diperbaiki. Sehingga warga tanami pohon pisang,” kata Uchok.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan,  hampir 90 persen persidangan kasus korupsi, menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Keamanan dan keselamatan bertransportasi publik adalah hak masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat harus mengetahui penyebab kecelakaan, dan sebaliknya regulator maupun operator harus bisa memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik

Puan: Investigasi Menyeluruh Kecelakaan LRT Jabodetabek dan Bus Transjakarta

JAKARTA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyayangkan terjadinya dua

CSIS: Pembangunan Infrastruktur Dorong Kepuasan Publik

JAKARTA-Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami