Karena alasan itu, SBY menegaskan bahwa meski pemberitaan mengenai korupsi mendapat tempat paling besar di media saat ini, bukan berarti di pemerintahan sebelumnya tidak pernah terjadi korupsi.
“Karena yang terjadi sebenarnya, dulu koruptor bisa bersembunyi dari tangan hukum, saat ini sudah tidak bisa melakukannya lagi,” kata SBY.
Benar bahwa korupsi selalu terjadi di setiap era pemerintahan sebelumnya.
Namun, setelah Orde Baru mewariskan mega skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), baru di era kepresidenan SBY-lah terjadi sejumlah mega skandal bernuansa korupsi.
Dari skandal Bank Century, skandal penganggaran proyek Hambalang, hingga skandal suap pengaturan impor daging Sapi serta skandal suap dalam kasus yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas.
Belum lagi skandal terkait grasi untuk terpidana narkoba Meirika Franola alias Ola, serta skandal kebijakan turun-naik harga gas elpiji tabung 12 kilogram pada awal 2014 ini.
Kartel Pangan
Maka, untuk menyempurnakan akurasi klaim SBY itu, KPK perlu lebih agresif mengejar Sengman Tjahya.
Bisa dipastikan bahwa jika nantinya pisau penyelidikan kasus suap impor daging sapi dipertajam saat KPK memeriksa Sengman, akan terungkap praktik kartel impor bahan pangan kebutuhan pokok rakyat.
Seperti diketahui, pengendali kartel impor daging sapi adalah sosok perempuan berjuluk Bunda Putri dan pengusaha properti asal Palembang bernama Sengman Tjahya itu.
Keduanya mengklaim dekat dengan presiden.
Bahkan Bunda Putri bisa menentukan jabatan seseorang di sebuah kementerian.
Sejak identitas mereka disebutkan di pengadilan Tipikor yang menyidangkan para terdakwa kasus suap impor daging sapi, keduanya belum diperiksa KPK.
Sengman pernah dipanggil, tetapi belum sekali pun memenuhi panggilan KPK.
Pendekatan hukum terhadap Bunda Putri pun belum jelas pentahapannya.
Dia seperti dibiarkan bersembunyi karena diduga ada yang memberinya ‘imunitas’.
Padahal, mencari wanita ini mestinya sangat mudah karena dia berstatus istri seorang pejabat di Kementerian Pertanian.
Agenda Pemeriksaan Sengman oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar praktik kartel pangan.
Kepedulian dan keberanian KPK mengeliminasi kratel pangan akan meringankan beban berat kehidupan rakyat akibat tingginya harga aneka kebutuhan pokok.
Menyusul pengungkapan perannya dalam kasus suap impor daging sapi, sudah bermunculan cerita tentang sepak terjang Sengman dalam dunia bisnis.
Sengman memang dikenal sebagai pebisnis properti.
Namun, beberapa tahun belakangan ini, Sengman dan kawan-kawannya juga fokus pada bisnis impor bahan pangan.
Ketika terjadi kelangkaan komoditi kedelai, muncul dugaan bahwa kelangkaan terjadi akibat ulah kartel kedelai.
Februari 2013 lalu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia, termasuk kartel kedelai.
KPPU juga mengaku punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan impor komoditi bawang putih.
Artinya, sudah tiga komoditi yang dikuasakan Kemendag kepada kartel, meliputi daging sapi, kedelai dan bawang putih.
