Sementara, program bantuan sosial Kartu Pra-kerja dan Jaminan PHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah sangat tidak tepat guna dan sasaran. Pemerintah terkesan memaksakan program ini dijalankan dengan skema digital, yaitu pendaftaran online.
“Ganti skema kartu pra-kerja dengan skema yang lebih tepat guna dan sasaran untuk korban PHK khususnya ditengah pandemic ini. Pemerintah tidak perlu memaksakan skema kartu pra-kerja ini dijalankan ditengah pandemic. Program itu dipersiapkan untuk situasi normal dan bukan ditengah pandemic. Masih banyak buruh korban PHK yang tidak bisa meng-akses program tersebut dikarenakan kendala teknis. Pada akhirnya program ini kembali tidak dapat menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya dalam menghadapi krisis ditengah pandemic”, tambah Rachmi.
Ketimpangan keadilan sosial lainnya adalah terkait dengan agenda transformasi ekonomi dibawah Omnibus Law Cilaka.
Menurut IGJ, Pemerintah Indonesia seolah ingin melakukan pemaksanaan transformasi ekonomi dan industri ke arah tren digitalisasi teknologi, dan kartu pra-kerja adalah solusi yang disiapkan Pemerintah untuk dapat mempersiapkan tenaga kerja yang dapat diserap dalam model industri berbasis digital.
Namun, ketidaksiapan Pemerintah untuk mempersiapkan infrastrukturnya hanya menimbulkan kembali dampak ketidak-adilan sosial bagi buruh.
“Alih-alih melakukan transformasi ekonomi dan industri, RUU Omnibus Cipta Kerja malah memperdalam jebakan untuk kaum buruh. Hal ini karena, de-regulasi isu ketenagakerjaan yang hendak mengadopsi bentuk baru hubungan kerja (industrial relation) berbasis teknologi digital akan berimplikasi terhadap hilangnya jaminan pemenuhan hak pekerja, serta menjadi alasan bagi pengusaha untuk menghindari kewajibannya”, terang Rachmi.
Belajar dari krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya, terbukti bahwa sekali lagi ekonomi rakyat adalah tulang punggung penyelamat krisis. Ketika monopoli produksi yang dijalankan oleh model industri besar tidak dapat dijalankan, produksi rakyat justru telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas.
“Monopoli ekonomi oleh para elit harus segera diakhiri. Jika Pemerintah meyakini bahwa tulang punggung ekonomi hari ini adalah produksi rakyat, maka agenda yang harus dilakukan adalah kembalikan seluruh sumber-sumber daya ekonomi ke tangan rakyat. Bangun kolaborasi dan solidaritas bersama organisasi lainnya dalam mewujudkan jaring produksi rakyat”, tutup Herman.
