Bertemu Ketua DPR Malaysia, Puan Bawa Isu Perlindungan WNI dan Pekerja Migran

Monday 2 Oct 2023, 10 : 44 pm
Ketua DPR RI Puan Maharani

Mantan Menko PMK ini mengatakan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang dapat mempererat hubungan masyarakat ke dua negara.

Puan berharap ada tambahan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di sektor pendidikan.

“Dalam hal ini, penting untuk kita, bersama-sama, menjajaki dan mendorong kerja sama di bidang pendidikan demi masa depan generasi muda kita,” tuturnya.

Apalagi, jumlah total pelajar Indonesia di Malaysia berjumlah lebih dari 10.000 orang, sedangkan pelajar Malaysia di Indonesia berjumlah setidaknya 2.800 orang.

Selain di bidang pendidikan, Puan mendorong adanya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia.

Ia menyebut, Malaysia merupakan salah satu mitra dagang dan investasi yang krusial bagi Indonesia.

Kerja ekonomi diharapkan dapat mendorong kedua negara untuk dapat lebih lanjut memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

Nilai perdagangan kedua negara naik 30,37 persen menjadi 27,9 miliar USD pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya.

Selain itu Malaysia berada di peringkat ke-5 sebagai tujuan ekspor Indonesia.

“Perlu diingat bahwa perdagangan dan investasi merupakan sektor yang dapat berdampak nyata bagi rakyat. Hal ini selalu menjadi prioritas bagi saya selaku Ketua DPR RI,” jelas Puan.

Beberapa kerja sama investasi dan perdagangan Indonesia-Malaysia yang saat ini tengah berjalan seperti, kesepakatan pada Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA).

Kemudian ada juga kerja sama untuk produk halal dan upaya normalisasi perdagangan lintas batas di Nunukan-Tawau dan perbatasan Tebedu-Entikong.

Di sisi lain, Puan juga menyampaikan tentang pentingnya kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang maritim, terutama karena kedua negara bertetangga dan dikelilingi oleh laut.

Seperti memberantas ilegal fishing dan delimitasi batas maritim serta batas darat.

“Selain itu, saya juga mendukung upaya finalisasi perjanjian mengenai delimitasi Maritim di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Saya juga akan memastikan bahwa DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, akan terus memantau progres dari instrumen tersebut,” tutur Puan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Jurus Kemenperin Akselerasi Substitusi Impor 35%

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada

PLN Teken MoU Dengan Para Pengembang Kawasan

PALEMBANG-PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman dengan beberapa perusahaan utama