Kemudian masukan dari Dr. Ir. Andi Renald, M.Sc. sebagai Direktur dari Kementerian ATR/BPN, Ia melihat bahwa di dalam Peta Tata Ruang di Kabupaten Karimun sepertinya mangrove yang diusahakan oleh Koperasi Wana Jaya tidak berada di dalam Kawasan Hutan Lindung jadi berada pada kawasan HPL.
“Atas kejadian ini perlu dicek ulang, dicek ke lokasi, kalau betul lokasi ini di luar kawasan hutan mestinya HKTI bisa mengusulkan Kementerian Kehutanan agarizin usaha Koperasi Wana Jaya bisa di teruskan lagi, tidak dihentikan dan tidak dicabut,” ujar Andi.
Dari hasil diskusi FGD dapat disimpulkan bahwa kepada Koperasi Wana Jaya dimintakan untuk dicek, apakah lokasi ini berada pada kawasan lindung ataubukan.
Kalau di luar kawasan lindung maka baik dari Badan Resolusi Gambut dan Mangrove serta dari Kementerian ATR/BPN mengusulkan kepada DPP HKTI agar menyurati, memohon kepada Kementerian Kehutanan agar usaha Koperasi Wana Jaya Karimun bisa dilanjutkan, mengingat banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini.
