JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan bahwa wacana penambahan jumlah kementerian harus didasarkan pertimbangan komprehensif dan proporsional agar kinerja kementerian lembaga yang dibuat efektif, serta tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kementerian lembaga itu tidak tumpang tindih.
“Efektivitas lembaga itu harus tetap menjadi acuan dalam mempertimbangkan jumlah kementerian lembaga,” kata Aminurokhman dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (15/5).
Dia menilai wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 harus didasarkan pada kebutuhan pemerintah itu sendiri.
“Berkaitan dengan rencana kementerian lembaga yang dibentuk ini harus didasarkan pada kebutuhan pemerintah itu sendiri,” ucapnya.
Menurut dia, presiden terpilih yang paling mengetahui tujuan dari penambahan jumlah kementerian lembaga tersebut dilakukan guna mengejawantahkan visi-misi yang diusungnya.
“Untuk mewujudkan visi-misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” tuturnya.
Adapun terkait pandangan wacana penambahan jumlah kementerian dilakukan guna mengakomodasi pembagian kekuasaan, dia menilai bahwa kewenangan dalam menentukan kabinet kementerian merupakan hak prerogatif presiden.
