JAKARTA-Langkah pemerintah yang akan membentuk super holding BUMN Kepelabuhanan perlu mendapat dukungan masyarakat.
Alasannya, kompetisi saat ini jelas semakin sengit.
Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar kapasitasnya untuk mengelola dan menyinergikan sumber daya pemerintah yang tersebar.
“Pengelolaan holding kepelabuhanan sebaiknya tidak bersifat passive holding, tapi harus active holding,” kata Dosen FEB Unika Atmajaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Artinya, kata Rosdiana, jika hanya passive holding. Maka super holding yang dibentuk hanya akan lebih mengurusi aspek finansial dari BUMN kepelabuhanan.
Dalam hal ini diperlukan model bisnis dengan pendekatan model fungsional, bukan lagi regional.
Menurut Rosdiana, holding kepelabuhanan harus dikelola sebagai active holding, yang akan terlibat mulai dari perencanaan hingga operasional bisnis semua BUMN di bawah holding yang dibentuk.
“Jika dipilih berbentuk active holding, maka Pelindo I, II, III dan IV harus mendapatkan approval dari super holding untuk semua rencana bisnis, investasi dan pembiayaan operasional,” tambah Alumnus UGM.
Pembentukan super holding bukan sesuatu yang baru, sambung Rosdiana lagi, negara tetangga memiliki super holding BUMN yang dinamakan Temasek (Singapura), Khazanah Nasional Berhad (KNB) (Malaysia) atau The State Capital Investment Corporation (Vietnam).
“Sebenarnya tujuan pembentukan super holding lebih kepada efisiensi yakni memperbesar economies of scale,” ujarnya.
Dengan menjadikan Pelindo I, II, III dan IV di bawah sebuah holding company, maka average cost untuk sektor usaha yang sama disebar ke unit usaha yang jumlahnya lebih banyak.
“Costing dan financing aset perusahaan-perusahaan BUMN bidang layanan transportasi laut pun bisa lebih efisien,” papar Rosdiana lagi.
Demikian pula dengan pembiayaan investasi, lanjut perempuan yang juga Alumbus Flinders University, Australia dalam bidang Kebijakan Publik, bisa lebih efisien.
Pembentukan super holding seharusnya akan menciptakan independensi manajerial untuk BUMN dan mengurangi campur tangan kepentingan politik di BUMN Kepelabuhanan.
Sudah bukan cerita baru bahwa BUMN seringkali mendapatkan “beban” tambahan untuk kepentingan politik ataupun dari program-program sosial pemerintah yang diminta didukung oleh BUMN. INi artinya, BUMN memiliki tambahah tugas menjalan fungsi social.
“Mencapai efisiensi sambil menjalankan berbagai aktivitas sosial akan menganggu, terutama kinerja keuangan, dari BUMN,” pungkasnya. ***eko
