Memasuki dekade 2000-an, suasana keamanan dan ketertiban umum terasa berubah begitu fundamental. Keterbukaan dan kebebasan menyebabkan ruang publik tidak hanya sangat bising, namun juga memunculkan beragam ekses. Keterbukaan dan kebebasan sering diaktualisasikan atau diasumsikan dengan boleh bertindak semau gue. Dari perilaku anarkis, aksi-aksi yang mengganggu dan merusak kepentingan umum, menghalalkan tindak kekerasan berdarah, meluasnya penyalahgunaan kebebasan berserikat hingga berkembangnya praktik mafia di ruang public.
Disela-sela beragam ekses tadi, lahirlah modus-modus kejahatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak hanya kejahatan terorisme dengan serangan yang mematikan, masyarakat juga dikejutkan oleh tingginya intensitas perdagangan dan penyelundupan narkoba oleh sindikat internasional yang beroperasi di dalam negeri. Perdagangan dan penyelundupan senjata api (senpi) illegal pun tak terkendalikan sehingga pemilikan dan penguasaan Senpi menjadi sangat mudah saat ini.
Tiba-tiba, kota-kota besar seperti Jakarta dan lainnya berubah menjadi lingkungan cowboy, karena tindak kekerasan dan pembunuhan menggunakan Senpi menjadi sangat marak dan lambat laut tidak lagi mengejutkan. Tak hanya marak di perkotaan, penguasaan dan pemilikan Senpi illegal serta bom rakitan pun banyak ditemui di beberapa pelosok daerah.
Kecepatan Beradaptasi
Seperti itulah gambaran sekilas mengenai tantangan Polri era terkini. Tidak hanya aksi terorisme yang membuat masyarakat mengerang, melainkan juga aksi-aksi kejahatan lainnya yang memuncak dengan rangkaian peristwa penembakan dan pembunuhan prajurit Polri, akhir-akhir ini.
Kalau seperti itu kecenderungannya, patutlah untuk bertanya tentang seberapa cepat Polri mampu beradaptasi dengan semua ekses keterbukaan dan kebebasan itu? Institusi Polri tentu punya versi jawaban tersendiri terhadap pertanyaan seperti ini. Tetapi, pada tempatnya juga jika Polri mau menyimak kesan atau opini publik. Mengacu pada fakta-fakta kejahatan berikut kualitas tindak kriminal yang berkembang hingga saat ini, berkembang kesan di benak publik bahwa Polri relatif terlambat beradaptasi. Bahkan, boleh jadi, cukup kedodoran.
