Sehingga solusi atau jurus ampuh untuk pemetaan penyelesaian permasalahan UMKM menjadi tidak tepat sasaran.
Salah satu contoh adalah Kementrian Koperasi dan UMKM yang belum bisa mengakses dan mengintegrasikan data yang ada di OSS (BKPM) dengan solusi atau jurus ampuh lainnya.
Namun demikian, yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat bisnis inkubator yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dan juga Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM).
Akan tetapi, ternyata belum menjadi solusi atau jurus ampuh.
Sekarang kita lihat LPDB lebih banyak menangani pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Dan untuk Koperasi sektor riil akan bisa mendapatkan pembiayaan bergulir jika didampingi oleh bisnis incubator.
Tetapi pada prakteknya sedikit sekali UMKM yang tergabung di Koperasi sektor riil telah berhasil mendapat pinjaman bergulir dari LPDB .
Sementara PLUT KUMKM masih menggunakan strategi pola kerja lama di dalam pendampingan para UMKM.
Untuk itu diharapkan di tahun 2023 Pemerintah segera melakukan sentralisasi dan integrasi data UMKM seluruh Indonesia dan mengoptimalkan peranan bisnis inkubator bukan hanya di LPDB , PLUT KUMKM tetapi bisa menyertakan Deputi Kewirausahan, Deputi Bidang Usaha Mikro dan Deputi UKM sehingga lebih fokus dan kapabel dengan pola kerja baru yakni bisa turun langsung ke lapangan.
Dalam memberikan solusi UMKM yang bermasalah di SLIK OJK diharapkan Pemerintah bisa mengeluarkan regulasi atau diskresi pembiayaan KUR dengan syarat dan ketentuan yaitu UMKM yang bisa menerima diskresi harus didampingi bisnis inkubator yang sudah terverifikasi oleh Pemerintah .
Dalam segi pemasaran produk UMKM, Pemerintah juga telah membuka peluang yang sangat besar bagi UMKM melalui pengadaan pemerintah dalam program E Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tetapi masih kurang efektif .
Dalam hal ini harapan untuk para pelaku UMKM dapat ikut ambil bagian dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan.
Untuk BUMN sendiri juga sudah banyak menyediakan platform online maupun offline yang dapat di akses oleh UMKM contohnya Rumah UMKM, PADI (Pasar Digital), Retail Sarinah tetapi pada prakteknya masih belum bisa dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh para UMKM .
Smesco Indonesia adalah lembaga resmi di bawah Kementrian Koperasi dan UMKM Indonesia yang bertugas untuk membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah.
Namun pada kenyataannya aspek penyedian fasilitas SMESCO masih kurang berfokus pada rumah pemasaran UMKM sesuai dengan awal dasar didirikannya SMESCO, dan fasiltas SMESCO saat ini lebih banyak beralih fungsi sebagai wedding organization.
Untuk itu harapan di tahun 2023 di bidang pemasaran UMKM , jadikanlah SMESCO Rumah Pemasaran UMKM Bersama yg bisa one stop service dan terintegrasi dengan beberapa BUMN dan kelembagaan lainnya.
Dan dapat juga melakukan penetrasi market dalam dan luar negeri.
