Arahan lain yang disampaikan Moeldoko yaitu, Ketua DPD HKTI harus dapat memposisikan HKTI disaat sebagai mitra Pemerintah maupun sebagai organisasi yang kritis di saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro petani.
“HKTI harus berdiri paling depan untuk memperjuangkan itu semua. Jangan diam, saya selaku Kepala Staf Presiden, tetapi saya juga ketua HKTI. Begitu Pemerintah impor pada saat panen raya, saya teriak di Sidang Kabinet, satu sisi kaki saya di Pemerintah, satu sisi kaki saya di HKTI,” tegas Moeldoko.
Pada kesempatan ini, Moeldoko juga mengingatkan agar DPD HKTI dapat mengoptimalkan teknologi digital framing.
Teknologi ini sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Oleh karena itu, DPD HKTI diminta menginventarisasi berbagai produk-produk yang ada di daerah, sehingga dapat mempertemukan antara supply and demand.
“Kalau kita bisa membuat itu maka kesimbangan itu akan terjadi. Kita terkadang-kadang harga naiknya luar biasa dan jatuhnya sampai ke bawah laut., itu terjadi karena kita tidak tau bulan ini masyarakat petani panen apa, berapa jumlahnya, konsumsinya berapa, tidak pernah ketemu. Kalau lagi tinggi, tinggi luar biasa, kalau lagi hancur, hancur luar biasa, itu berulang-ulang. Saya harapkan mari kita benahi bersama-sama,” tutur Mantan Panglima TNI ini.
“Berikutnya saya berharap teman-teman sekalian, ketua DPD HKTI, temukan masalah carikan solusi, kalau tidak begitu, untuk apa HKTI ada. Masyarakat tidak butuh dengan bendera, masyarakat tidak butuh dengan spanduk tetapi masyarakat butuh anda datang menyelesaikan solusi, itu yang diinginkan masyarakat,” tutupnya.
