JAKARTA-Komisi XI DPR akhirnya memutuskan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Keputusan ini ditempuh melalui mekanisme pemungutan suara (voting) setelah 48 anggota komisi melakukan rapat tertutup. “Setelah kami melakukan pengitungan suara. Dari jumlah 48 orang pemilih, suara sah 47 dan satu suara rusak. Mirza Adityaswara memperoleh 32 suara. Saudara Mirza akan kami usulkan ke pemerintah melalui rapat paripurna besok,” kata Ketua Komisi XI DPR, Olly Dondokambey di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (16/9).
Menurut Olly, dari total 52 anggota Komisi XI, ada 48 anggota yang menggunakan hak suaranya. Sebanyak 32 orang memilih Mirza dan dua suara memilih Anton Gunawan yang menjadi kompetitor Mirza. “Ada sembilan suara yang menolak keduanya, empat suara yang menyatakan abstain dan satu suara dinyatakan rusak,” kata Olly.
Menurut Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, pencalonan Mirza Adityaswara dan Anton Gunawan sebagai DGS-BI dinilai sebagai upaya mencari bumper untuk mengamankan Gubernur BI, Agus Martowardojo. “Pencalonan Mirza dan Anton sebagai upaya mencari teman untuk Agus Marto. Nantinya, deputi gubernur senior itu akan dijadikan bumper gubernur BI di tengah gonjang-ganjing perekonomian saat ini,” kata Sadar.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Mirza dan Anton kepada DPR untuk dipilih sebagai DGS-BI. Surat pencalonan diterima DPR pada 15 Agustus 2013. Saat ini Mirza menjabat sebagai Kepala LPS, sedangkan Anton merupakan Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Namun demikian, ungkap Sadar, pada dasarnya tidak ada salahnya untuk kembali mengisi kursi DGS-BI yang sejak 2009 dikosongkan. Keinginan untuk menempatkan seorang DGS pun, lanjut dia, juga sejalan dengan amanat Undang Undang BI. “Tetapi, kalau posisi itu dikosongkan terus juga tidak apa-apa. Sudah empat tahun kosong, tiba-tiba mau diisi,” ucapnya.
Saat menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR, Mirza berharap agar BI bisa masuk ke dalam perencanaan dan implementasi kegiatan sektor riil dalam upaya peningkatan hasil produksi sektor pertanian dan manufaktur. Sehingga, hal ini mampu menahan laju inflasi yang disebabkan oleh tingginya impor barang konsumsi.
“Sekarang ini BI memang tidak akan masuk ke sektor riil. Namun perkembangan di saat ini, sebagai negara berkembang, maka perlu peran BI yang bisa masuk ke wilayah perencanaan dan implementasi dalam pengembangan hasil produksi di sektor pertanian dan manufaktur,” papar Mirza beberapa waktu lalu.
Pentingnya peran BI di sektor riil tersebut, jelas Mirza, karena sejauh ini sumber pendanaan pembangunan ekonomi Indonesia sangat kecil dari dalam negeri. “Mengingat Indonesia memerlukan pertumbuhan, maka kita memerlukan dana dari luar negeri. Saat ini sebesar 20-30 persen Surat Berharga Negara (SBN) dipegang asing,” ujarnya.
Selain itu, Mirza juga menginginkan agar bank sentral di Indonesia mampu mengedepankan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. “BI perlu melakukan reposisi perannya. Sehingga, kebijakannya diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya
