Bukti dari lemahnya komitmen Tiongkok untuk beralih ke investasi energi bersih terlihat pada laporan China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2022 yang menyebutkan bahwa masih terdapat proyek yang melibatkan pengembangan captive power plant untuk energi listrik.
Proyek yang dimaksud kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Yeta Purnama, Peneliti CELIOS.
“Meskipun sudah berkomitmen, pada kenyataannya Tiongkok masih mengalirkan dana yang deras untuk mendukung energi kotor melalui proyek jumbo pembangkit listrik captive, salah satunya pembangkit listrik tenaga termal 4×380-megawatt di Pulau Obi yang merupakan proyek PT Halmahera Jaya Feronikel, yakni perusahaan patungan antara Lygend dari Tiongkok dan Harita Group dari Indonesia.” jelas Yeta.
Tidak hanya itu, Power Construction Corp atau dikenal dengan Power China juga masih terlibat dalam proyek pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan target akan menjual 30 juta ton batu bara.
Ketergantungan investasi Tiongkok pada sektor penyumbang emisi karbon ini juga disebabkan oleh kebijakan hilirisasi yang didorong oleh pemerintahan Jokowi, terutama pada industri nikel.
Dominasi investasi pertambangan ini dapat dilihat dari nilai realisasi investasi pada 2022 yang mencapai Rp 136,4 triliun.
Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Fikar
“Kegencaran pemerintah dalam melakukan hilirisasi nikel untuk transisi energi menjadi salah satu faktor tingginya angka investasi di sektor pertambangan yang kurang ramah lingkungan. Tak heran banyak pihak yang menyebut kebijakan tersebut sebagai solusi yang problematis karena proses pemurniannya masih ditunjang oleh energi dari bahan bakar fosil terutama batubara.” terangnya.
Lebih lanjut, Bhima menambahkan, “Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon dan ke depannya harus lebih selektif memilih pendanaan yang
