Oleh: Petrus Selestinus
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No.2/MKMK/L/ARLTP/ 10/2023, tanggal 7/11/2023, secara resmi telah memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, oleh karena terbukti melakukan “pelanggaran berat” Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Pelanggaran berat Anwar Usman, karena terbukti memiliki “conflict of interest” tetapi memaksakan diri untuk ikut mengadili Perkara Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023.
Ini membuktikan kejahatan Nepotisme sudah menjadi puncak gunung es, karena terjadi pada pucuk pimpinan negara, lintas lembaga tinggi negara yaitu Presiden dan Mahkamah Konstitusi.
Menyikapi sanksi atas pelanggaran berat dimaksud, Anwar Usman nampak tidak rela tetapi tidak berdaya melakukan pembelaan diri melalui mekanisme Peraturan Majelis Kehormatah MK, karena memang tidak tersedia sarana untuk banding.
Namun demikian Anwar Usman telah mengabaikan etika, norma, prosedure dan standar dalam berperilaku, lantas memilih jalan sendiri yaitu menggunakan media konferensi pers, mengumbar kekecewaan dan ketidakrelaannya dipecat, dengan mencari kambing hitam, menggenaralisir “conflict of interset” yang terjadi pada dirinya dengan beberapa putusan MK pada era Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Arif Hidayat.
TIDAK PERNAH JADI IPAR PRESIDEN
Padahal Anwar Usman tahu, bahwa Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, mereka adalah Hakim Konstitusi dan Ketua MK yang tidak pernah menjadi ipar Presiden dan tidak pernah mengadili perkara Uji Materiil tentang konstitusionalitas batas minimum usia Capres dan Cawapres demi anak Presiden.
Begitu pula terdapat fakta bahwa, tidak ada seorangpun anak Presiden ketika Jimly Asshiddiqie, Mahfud Md, Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat menjadi Ketua MK, mengadili perkara Uji Materril UU Pemilu yang memohon untuk meloloskan anak Presiden ketika itu Ibu Megawati atau Pak Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Capres/Cawapres.
