Dia menilai, para kandidat menempatkan komoditi komoditi pembangunan tersebut seoalah tidak berinteraksi dengan lingkungan hidup.
“Bagaimana mau memajukan peternakan, kalau wialayah penggembalaan ternak terus menyusut karena diberikan kepada investor. Bagaimana mau memajukan pertanian, kalau produksi air di hulu terganggu karena marak perambahan hutan atas nama pembangunan. Bagaimana mau memulihkan daya dukung lingkungan yang rusak di NTT kalau politik anggara untuk lingkungan hidup hanya 0,025 persen dari toal PAD NTT,” ujarnya dengan nada tanyatuturnya.
Lebih lanjut, dia meminta pemerintah Provinsi NTT untuk menghentikan aktivitas privatisasi pesisir pantai yang kian marak saat ini di NTT dan stop mengeluarkan ijin yang telah mendapat penolakan dari rakyat pemilik lahan.
“Hentikan Reklamasi di Bauring, Lembata dan biarkan menjadi wilayah kelola nelayan dan tempat rekreasi rakyat. Dan segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi secara signifikan pencemaran pulau dan laut di NTT,” pungkasnya.
