JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia . Dengan diluncurkannya Cetak Biru Literasi Keuangan Nasional diharapkan dapat mendorong keuangan yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat menuju jasa keuangan inklusif bagi semua pihak. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyusun literasi keuangan yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mencerdaskan bangsa. Bukan hanya meluncurkan blueprint ini, tapi secara nyata melakukan gerakan di seluruh Tanah Air, membuat masyarat tidak berada di luar, pinggiran dalam dunia jasa keuangan,” kata SBY di Jakarta Convention Centre, Selasa (19/11).
Hadir pada peluncuran ini, antara lain, Menkeu Chatib Basri, Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua KEN Chairul Tandjung, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo.
Saat ini, tingkat literasi atau akses keuangan di Indonesia hanya 20 persen, jauh lebih rendah dibanding Filipina yang mencapai 27 persen, Malaysia 66 persen, Thailand 73 persen, dan Singapura 98 persen.
Literasi keuangan disusun atas dasar masih minimnya masyarakat Indonesia yang mengerti dan memanfaatkan lembaga keuangan. Padahal tingkat pengetahuan keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan, untuk turut menyukseskan program OJK tersebut.
Sementara itu, Ketua OJK Muliaman Hadad menilai pemahaman atau literasi masyarakat tentang keuangan masih rendah. Di antaranya pengetahuan tentang investasi dan transaksi.
OJK kata dia akan mensosialisasikan pemahaman atau literasi tentang keuangan untuk memberikan pembelajaran. “Memiliki sistem keuangan stabil dan mampu memberi kontribusi ke ekonomi adalah cita-cita kita bersama tapi masih ada masalah rendahnya literasi keuangan masyarakat kita. Program literasi keuangan ini memasukkan secara seimbang aspek perlindungan konsumen khususnya melalui edukasi pada masyarakat,” jelas Muliaman.
Dia menjelaskan OJK mensurvei masyarakat di 20 propinsi. Ada 8 ribu responden kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan perbankan. Sementara ada sekitar 72 persen yang belum mengenal industri pembiayaan. Masyarakat yang tergolong well literate terhadap bidang ini baru 9,8 persen atau 10 dari 100 orang, sedangkan yang menggunakan produknya baru 6,33 persen. “Cetak biru literasi keuangan yang dilakukan maka ke depan pengetahuan masyarakat akan industri keuangan akan semakin baik sehingga memberi dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia,” jelas dia.
