“Apa yang sudah diraih sebelumnya oleh institusi hukum menjadi turun drastis,” kata Prabu.
Menurut Prabu, nilai 5 itu pasca keputusan MKMK itu seharusnya jadi bahan untuk seluruh penegak hukum harus menjaga kepercayaan publik.
Bahwa penegakan hukum harus bersih dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
“Ketika hukum dicederai, dikhianati dan diselingkuhi maka nilainya menjadi jatuh. Ini harus jadi bahan evaluasi untuk para penegak hukum,” kata Prabu.
Menurut Prabu, hal yang paling penting adalah di masa kampanye pemilu ini bagaimana penegak hukum dan semua aparatur negara itu bisa independen dan netral.
“Netralitas itu harga mati ini bagi aparatur negara dan juga penegak hukum. Buktikan dulu saja ke publik bahwa selama proses pemilu ini bahwa aparat bisa betul-betul memenuhi harapan publik yaitu netral,” kata Prabu.
Selain itu, Prabu mengajak rakyat untuk aktif mengawasi dan melihat bagaimana kinerja dari aparatur negara bagaimana kinerja dan penegakan hukum dalam menjalankan pemilu.
“Sebab apabila pemimpin lahir dari proses yang tidak baik maka tentu hasilnya pun tidak akan baik. Kami harapkan proses Pemilu berjalan baik sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang baik,” kata Prabu.
Prabu mengatakan, demi masa depan bangsa ke depan menjaga demokrasi harus mengandalkan rakyat sendiri.
“Rakyat yang harus memantau pemilu agar berjalan jujur dan adil. Rakyat harus berani melaporkan kecurangan yang terjadi. Jadi kalau melihat pelanggaran, ada penyelewengan hukum, rakyat harus bicara, laporkan dan viralkan,” pungkas Prabu Revolusi.
