“Perjuangan reformasi 98 merupakan kehendak bersama seluruh elemen rakyat untuk menumbangkan rezim otoriterianisme Suharto di masa itu. Melihat rekam kelam Prabowo, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ia bisa jadi akan menoleransi kekejaman-kekejaman serupa, jika menjadi presiden. Saat di militer saja, ia telah melampaui kewenangannya, tidak mengikuti prosedur, dan menyingkirkan pertimbangan kemanusiaan demi stabilitas,” jelasnya.
Kendati Prabowo kerap beretorika akan menghormati proses demokrasi Indonesia, namun berkaca dari sejarah kelam, karakternya, retorika dan gaya kepemimpinannya, kata Azwar, ia memiliki potensi besar untuk mengembalikan Indonesia ke arah otoritarianisme.
Bagi Azwar, sebuah masa depan di mana cita-cita proklamasi dan reformasi dapat dijalankan, bila ada kebebasan bersuara tanpa takut diculik, dan harapan untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, hanya bisa terwujud dalam sistem yang demokratis.
“Pengakuan Prabowo terkait keterlibatannya dalam penculikan aktivis demi stabilitas politik dan keamanan sudah menjadi cukup bukti bahwa ia adalah sosok yang kejam dan kerap mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Ia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, kendati yang ia korbankan adalah nyawa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi,” pungkasnya.
