Pak SBY, menjadi Presiden RI 10 tahun lamanya. Popularitas beliau selama menjadi Presiden sangat tinggi, diatas 65 %. Popularitas setinggi itu effektif membawa rakyat untuk menjadi konstituennya Partai Demokrat, tempat Pak SBY bernaung.
Pak SBY juga seorang Jenderal yang sempurna, pintar, ahli strategi dan pemimpin yang berwibawa.
Kecerdasan Pak SBY itu lengkap, bukan hanya di militer tetapi juga sosial dan politik. Narasi pemerintah hari ini yang menyatakan tidak ikut campur persoalan internal partai politik sebenarnya berasal dari narasinya Pak SBY juga dahulu.
Dan dahulu kita percaya apa yang disampaikan Pak SBY untuk tidak ikut campur tangan, sekarang juga kita percaya ketika Pak Jokowi bilang tidak ikut campur tangan urusan internal Partai Politik.
Karena memang sebenarnya penyelesaian konflik partai politik tidak ada sangkut pautnya dengan rezim yang berkuasa.
Penyelesaian konflik sebuah partai politik diatur didalam UU Partai Politik, dimana jalur yang digunakan adalah melalui Mahkamah Partai.
Jika Mahkamah Partai tidak berhasil menyelesaikan, maka pengadilan sampai ke tingkat paling tinggi (Kasasi, Mahkamah Agung) adalah kata akhir penyelesaiannya.
Petugas Administrasi
Sedang Menkumham hanya petugas administrasi yang mencatatkannya dalam lembar negara bagi Partai yang melakukan registrasi.
Masak Pak SBY tidak paham dengan prosedur ini ? Kan zamanya Pak SBY menjadi Presiden prosedur ini di bakukan.
Jadi, menuduh Pak Jokowi terlibat, atau mendorong Pak Jokowi untuk ikut campur menertibkan Pak Moeldoko adalah melanggar UU Partai Politik itu sendiri.
