Sebulan, Proses Penentuan Investor Bank Mutiara

Rabu 15 Mei 2013, 6 : 37 pm

JAKARTA-Calon investor pembeli Bank Mutiara baru diumumkan resmi bulan Juni 2013. Alasannya ada proses dan prosedur yang harus dilalui. Sehingga memakan waktu sekitar satu bulan. “Ini berdasarkan pengalaman tahun lalu bahwa perlu waktu sekitar satu bulan untuk proses menentukan pemenang,” kata Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Samsu Adi Nugroho di Jakarta,Rabu,(15/5)

Oleh karena itu, kata Samsu lagi, meskipun hari ini merupakan hari terakhir bagi calon pembeli PT Bank Mutiara Tbk. Maka tetap saja calon investor yang memenangkan penawaran belum bisa diketahui secara pasti. “Sejauh ini, sudah ada sekitar lima calon investor yang berminat,” tambahnya

Sementara itu,Direktur LPS, Mirza Mochtar, tidak banyak memberikan keterangan saat ditanya mengenai asal investor yang akan masuk. “Saat ini masih dipegang agen (Danareksa Sekuritas) dan kami belum mengetahuinya,” kata Mirza.

Kemungkinan besar saat ini, LPS lebih banyak berharap pada investor kawasan Asia dan Timur Tengah untuk pembelian Bank Mutiara senilai Rp 6,7 triliun. Alasannya, pemodal dari kawasan tersebut yang saat ini memiliki dana banyak ketimbang investor dari Eropa dan AS.

Namun sayangnya, saat ini PT Bank Mutiara Tbk sepanjang tiga bulan pertama tahun ini mencatatkan laba bersih tahun berjalan Rp 18,66 miliar atau turun 57,12 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp 43,53 miliar.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai

UU HPP Diundangkan Menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya

JAKARTA-Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Buku Agenda PDIP Dirampas, Dewas KPK Didesak Segera Periksa Penyidik Perampas

JAKARTA – Advokat Ronny Berty Talapessy meminta Dewan Pengawas Komisi