Persoalan lingkungan sudah menjadi masalah bersama saat ini di pulau Sumba.
Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan atau menyalurkan cadangan pangan bagi masyarakat petani yang terdampak.
Hal ini untuk mengatasi rawan pangan dalam jangka pendek.
“Tentu kita perlu melakukan koordinasi untuk mendata secara detail dampak kerugian yang dialami oleh petani di Sumba Timur,” imbuhnya.
Sejak tahun 2000-2022 kurang lebih sekitar 2700-3000 Ha lahan pertanian yang di serang hama belalang.
Seluruh intrumen kelembagaan sudah dilaksanakan. DPRD fokus ke pemerintah mendorong kebijakan anggaran dalam rangka penanganan hama belalang.
Balitbang harus melaksanakan penelitian terkait dengan siklus perkembangan hama belalang sehingga dapat ditangani secara tepat.
Fokusnya pada pemberantasan dengan menggunakan bahan yang ramah terhadap lingkungan, harapannya ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah sehingga sejalan dengan penaganan penagkapan belalang secara mekanik sehingga masyarakat tidak kuatir dengan adanya bahan kimia dan lanjutan peruntukan atau pengelolaannya bebas dari bahan kimia.
Di sisi lain, perlu melarang penembakan atau perburuan burung yang menjadi predator utama belalang.
Saat ini penggunaan senjata (senapan angin) sangat tinggi.
Hal ini perlu diawasi dengan serius oleh pihak terkait.
“Dalam konsep ekologis tentu saja kita perlu memahami hubungan manusia dengan alam,” imbuhnya.
Evaluasi Penanganan Hama Belalang di Pulau Sumba
Direktur Ekesekuti Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang T. Paranggi menerangkan akumulasi hama belalang dan bencana ekologis di pulau Sumba khususnya Sumba Timur dikarenakan pengabaian terhadap lingkungan.
“Kita sedang mengalami krisis lingkungan. Hama belalang di pulau Sumba masuk kategori bencana ekologis karena adanya krisis ekologi, adanya dampak negative, dan berpotensi menghancurkan peradaban. Jika hari ini pemerintah masih terus mendorong pembangunan yang tidak ramah terhadap daya dukung lingkungan,” tegasnya.
