Umbu menjelaskan penyebab hama belalang di pulau Sumba dikarenakan memburuknya hubungan teologi antara manusia dengan alam.
Hal ini diperparah adanya orientasi pertumbuhan kesejahteraan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan buruknya sejarah pengelolaan dan perlindungan oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup di pulau Sumba.
“Alih fungsi lahan, pengrusakan hutan, pengrusakan sumber mata air dan perburuan satwa burung endemic sebagai predator hama menjadi rentetan persoalan yang ada sekarang. Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi di sektor tatakelola lingkungan hidup,” ujar Umbu.
Umbu juga menegaskan saat ini pulau Sumba dihadapkan oleh beban ganda ekologi di pulau Sumba dimana massif dan meluasnya investasi yang rakus tanah, hutan dan air seperti adanya koorporasi monokultur perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis.
Ini industry pariwisata yang mengabaikan daya dukung wilayah pesisir dan keberlanjutan alam, adanya perubahan iklim akibat perilaku manusia serta pembangunan infrastruktur lainnya yang berpotensi menganggu ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup.
Oleh karena itu, lewat diskusi publik WALHI bersama IPPMASAL Kupang merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengurusi lingkungan dari hulu-hilir diantaranya :
1. Menetapkan status hama belalang dan merilis secara resmi terkait penyebab hama belalang secara sainstifik.
2. Membetuk sektretariat bersama (sekber) dengan melibatkan seluruh stakeholder di 4 kabupaten dalan penaganan hama belalang di pulau Sumba.
3. Subsidi masyarakat terdampak hama belalang sekaligus pencegahan alih matapencaharian alternative seperti membangun hortikultura organic.
4. Pengembangan dan penguatan binatang pemangsa belalang (rekayasa mata rantai)dan menjaga hewan predator utama hama belalang.
5. Kebijakan dan penanganan pemulihan daya dukung lingkungan.
6. Pemerintah harus menghentikan eksploitasi alam di kawasan rentan.
7. Pemulihan hubungan teologis/penghormatan antara manusia dan alamnya dengan melakukan penguatan kapasitas masyarakat berbasis kearifan lokal.
8. Pelibatan Lembaga akademisi dan Litbang untuk melakukan kajian dan penelitian ilmiah siklus dan perkembangan hama belalang agar dapat ditangani secara tepat dan aman terhadap lingkungan.
9. DPRD perlu mendorong kebijakan anggran dalam rangka penaganan hama belalang dii kabupaten Sumba Timur.
10. Melakukan pendataan terhadap masyarakat petani yang mengalami dampak adanya serangan hama belalang.
