JAKARTA – Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai, Presiden Jokowi jauh lebih buruk dari Soeharto dalam melanggengkan kekuasaan dan menjalankan otoritarianisme.
Pasalnya dia memakai lembaga peradilan dalam upaya melanggengkan kekuasaannya sehingga terkesan demokratis.
Hal itu diungkapkan Hendardi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin 16 Oktober 2023.
“Jika dahulu otoritarianisme diperagakan secara langsung, maka saat ini otoritarianisme dipermak melalui badan peradilan menjadi seolah-seolah demokratis padahal yang dituju adalah kehendak berkuasa dengan segala cara,” tegas Hendardi.
Upaya pelanggengan kekuasaan dengan berbagai cara itu membuat Jokowi menjadi presiden tersibuk sepanjang sejarah Indonesia dalam mempersiapkan pengganti. Termasuk, membentang karpet merah bagi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, lewat putusan MK.
“Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya kecuali Jokowi,” kata Hendardi.
Dia meneruskan, “Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor.”
Pada Senin 16 Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017.
Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun atau pernah terpilih secara langsung sebagai kepala daerah. ***
