“Padahal, banyak masyarakat sudah tidak percaya kinerja DPR, tapi kami tetap mendorong DPR agar bekerja memperjuangkan nelayan kecil dan tradisional yang terdampak dari FTA itu, salah satu nya impor garam, impor ikan, yang menggerus kehidupan nelayan,” tegas Henri.
Hal senada disampaikan Parid Ridwanuddin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Dia mengatakan DPR harus bersikap proaktif didalam mengawasi berbagai perjanjian internasional, yang didalamnya terdapat poin-poin investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat pesisir menjadi korban dari aktivitas investasi. Saat ini, pemerintah tengah menggenjot sepuluh proyek pariwisata baru, dimana 7 lokasi berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyekini dinamakan kawasan startegis pariwisata nasional (KSPN). Di Mandalika, ada 300 keluarga nelayan terusir akibat invetasi pariwisata. Pada saat yang sama, lebih dari 1700 keluarga nelayan di Labuan bajo, juga terdampak proyek pariwisata,” jelas Parid.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Perjuangan Rakyat Herman Abdulrohman,menegaskan Perjanjian FTA mengatur perlindungan kepada investor asing, tetapi disisi yang lain tidak ada satupun ketentuan di dalam FTA yang disusun untuk melindungi buruh, khususnya dalam meminta tanggung jawab negara asal investor ketika si investor kabur dan lari dari tanggung jawabnya.
“Di dalam FTA ada mekanisme investor bisa gugat negara karena negara tidak melindungi investor, tetapi tidak ada aturan di FTA tentang mekanisme yang bisa meminta pertanggung jawaban kepada negara asal investor untuk menghukum investornya,” tegas Herman.
