Kebijakan Maritim yang Terintegrasi Memperbaiki Neraca Jasa

28
Bank Indonesia

BATAM-Pengembangan sektor maritim membutuhkan strategi kebijakan maritim yang terintegrasi. Keberhasilan negara lain yang didukung pemerintahnya dalam mengembangkan sektor maritimnya menunjukkan pentingnya dukungan Pemerintah dan kebijakan yang integratif agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Untuk itu, sinergi pembangunan infrastruktur maritim mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (BI) yang diselenggarakan di Batam, Jumat (12/8).

Rapat dihadiri oleh Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Daerah diwakili oleh tiga Kepala Daerah yakni Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan strategi kebijakan maritim yang terintegrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor maritim dan pariwisata. Produk dan kegiatan ekonomi di sektor maritim saat ini belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya karena sejumlah kendala seperti lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya SDM maritim yang berkualitas. “Pariwisata bahari juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga meskipun sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, strategi kebijakan maritim perlu dirumuskan untuk mengatasi persoalan struktural di sektor maritim dan pariwisata yaitu perkapalan, pelayaran, pelabuhan dan jaringan bisnis (networks).

Menurutnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi jasa. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama di tengah tren melambatnya pertumbuhan global dan melemahnya harga komoditas internasional.

Oleh karena itu, sektor maritim dan pariwisata perlu dikembangkan dengan konsisten sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Selain itu, pengembangan jasa pelayaran akan dapat menekan defisit neraca jasa yang selama ini banyak disebabkan oleh jasa pelayaran.

Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi.  Pertama, menerapkan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy) untuk mendukung berkembangnya industri perkapalan sebagai backbone industri maritim sehingga dapat memainkan perannya sebagai fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran, dan industri pariwisata.

Kedua, mengintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor atau antar pulau, antara lain yang akan dikembangkan di dalam buku putih pengembangan kemaritiman.

Ketiga, memperkuat sinergi dan strategi kebijakan karena pengembangan maritim bersifat lintas sektor yang mencakup perkapalan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata.

Keempat, memperkuat asas cabotage dengan penerapan program beyond cabotage secara bertahap, termasuk menjajaki skema insentif fiskal yang diperlukan, sebagai bagian dari upaya mendorong industri pelayaran nasional dan mengurangi defisit neraca jasa.

Kelima, memperkuat strategi pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional untuk mendukung pengembangan industri maritim sehingga mampu saling mengisi dengan mengoptimalkan kapasitas angkut industri pelayaran.

Keenam, mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan melalui reformasi birokasi, khususnya melalui implementasi layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik (e-government, e-budgeting), serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah a.l dengan memfokuskan pendidikan kedinasan ke pendidikan yang bersifat vokasional (misal: pendidikan kemaritiman).

Ketujuh, untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari, pemerintah berkomitmen akan melakukan: a. mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan kunjungan yacht dan cruise;  b. mempercepat deregulasi peraturan a.l terkait kemudahan kunjungan wisata menggunakan private jet dan private helicopter; perijinan sea plane yang beroperasi menghubungkan antar pulau-pulau kecil; pengaturan pembangunan Dermaga Marina; dan menjajaki kemungkinan insentif fiskal untuk impor yacht minimal untuk PPN-BM;
c. mempercepat pengembangan aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional dan 30 destinasi unggulan wisata bahari bersama dengan Pemerintah Daerah, a.l. Natuna-Anambas (Kepulauan Riau), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Mandeh (Sumatera Barat), dengan disertai penguatan kebijakan pendukungnya.  “Ke depan, para peserta rakor sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur maritim yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kepariwisataan,” pungkasnya.