Lebih lanjut Yusri mengatakan, terkesan SKK Migas tak berfungsi mengawasi proses bisnis ini, sebab bagaimana mungkin dilakukan tanpa tender sehingga berpotensi tidak memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
“Kemudian konon kabarnya kontrak yang terjadi dengan PT Kimia Yasa tidak dikenakan denda bayar jika tidak mengambil kondensatnya, padahal jika kondensat tidak diambil bisa berpotensi terjadi “tangki penuh” dan “production curtailment” atau pengetatan atau pembatasan produksi serta “ground flaring”, peristiwa ini harusnya sangat dihindari,” ungkap Yusri.
Yusri lantas menegaskan, Menteri ESDM harus menelisik kinerja SKK Migas dalam hal ini.
“Bisa jadi praktek seperti ini terjadi juga di KKKS lainnya yang bisa menyebabkan lifting migas turun terus dari tahun ke tahun,” imbuh Yusri.
Menurut Yusri, diketahui gas sebanyak 20 MMSCFD berasal dari WK Migas Medco Energi Bengkanai untuk mensuplai kebutuhan gas PLTGM Bengkanai 1 milik PLN dengan kapasitas 140 MW.
“Dan sejak tahun 2022 infonya PLTGM Bengkanai 2 sudah beroperasi dengan kapasitas 140 MW, hanya kami tidak mengetahui asal pasokan gasnya dari mana,” kata Yusri.
Belum Pernah Lapor
Sementara itu, menurut penelusuran website Ditjen Migas Kementerian ESDM terhadap aktifitas di hilir migas terkait PT Kimia Yasa dan PT Prima Surya Putra diketahui beberapa informasi cukup mengagetkan.
PT Kimia Yasa diketahui memiliki Izin Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi, namun belum pernah melaporkan kegiatan usahanya ke kementerian ESDM.
Selain itu, PT Kimia Yasa ternyata tidak memiliki Izin Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi.
“PT Kimia Yasa juga ternyata diketahui memiliki izin niaga minyak dan gas bumi, namun belum melaporkan
